Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Petugas Kebersihan KRL yang Kembalikan Rp500 Juta Milik Penumpang Diangkat Jadi Karyawan Tetap
Ekonomi
3 jam yang lalu
Petugas Kebersihan KRL yang Kembalikan Rp500 Juta Milik Penumpang Diangkat Jadi Karyawan Tetap
2
Jangan Kalah oleh Pandemi, Pemerintah Dorong Koperasi 'Go Digital'
Pemerintahan
10 jam yang lalu
Jangan Kalah oleh Pandemi, Pemerintah Dorong Koperasi Go Digital
3
Biarkan Ibu Melahirkan di Depan Rumahnya dan Pungut Bayaran Rp800.000, Izin Praktik Bidan SF Dicabut
Peristiwa
9 jam yang lalu
Biarkan Ibu Melahirkan di Depan Rumahnya dan Pungut Bayaran Rp800.000, Izin Praktik Bidan SF Dicabut
4
Pembukaan Kembali Sekolah, Orang Tua Bisa Pilih Anak Belajar di Rumah
Pemerintahan
10 jam yang lalu
Pembukaan Kembali Sekolah, Orang Tua Bisa Pilih Anak Belajar di Rumah
5
Diduga Aktris FTV Ditangkap Polisi, Keterangan Tunggu Kapolrestabes
Hukum
9 jam yang lalu
Diduga Aktris FTV Ditangkap Polisi, Keterangan Tunggu Kapolrestabes
6
Artis FTV Ditangkap Saat bersama Pria dalam Kamar Hotel di Medan
Peristiwa
10 jam yang lalu
Artis FTV Ditangkap Saat bersama Pria dalam Kamar Hotel di Medan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Pro Kontra UU KPK Pribadi Jokowi Diserang, Hasto Nyatakan Tidak Tinggal Diam

Pro Kontra UU KPK Pribadi Jokowi Diserang, Hasto Nyatakan Tidak Tinggal Diam
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (Istimewa)
Senin, 16 September 2019 15:57 WIB
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya tidak bisa tinggal diam atas serangan terhadap pribadi Presiden Joko Widodo terkait polemik pro-kontra pimpinan dan revisi UU KPK.

"Kami mengkritik keras pihak yang menggunakan hal (penghinaan) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Hasto menyatakan sebelumnya menahan diri, akhirnya berbicara soal polemik KPK, karena sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang pribadi Presiden Jokowi.

"Saya mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan pinokio. Dari aspek etika, hal ini tidak memenuhi ketentuan sopan-santun," kata Hasto.

Bagi PDI Perjuangan, menurut dia, Presiden Joko Widodo telah bertindak tepat, termasuk soal revisi UU KPK yang sebagian aturannya sudah tidak relevan.

Hasto menambahkan, dari informasi yang dihimpunnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan dialog dengan KPK secara intensif. Namun pada saat bersamaan juga diharapkan adanya kepastian hukum agar kekuasaan KPK yang superbody itu memiliki mekanisme check and balance.

Dengan dilakukannya revisi UU KPK, menurut dia, maka pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ke depan akan lebih progresif tetapi disertai komitmen yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum.

Menurut Hasto, melalui revisi UU KPK maka nantinya tidak ada lagi proses penetapan tersangka kasus korupsi secara tergesa-gesa. Ke depan, kata dia, tidak ada lagi penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.

"Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan politik tertentu. Siapa yang bisa memastikan Presiden tidak disadap? Siapa yang memastikan Wakil Presiden tidak disadap? Sampai sekarang ini tidak jelas," katanya.

"Kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden. Pak Jokowi tidak sendirian. Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan, beliau sudah mempertimbangkan dengan dalam dan mendengar masukan dari banyak pihak," katanya.

Ketika Presiden Jokowi mengambil keputusan, kata Hasto, itu artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya untuk memberantas korupsi dengan benar, bukan dengan melanggar hukum.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Teropongsenayan.com
Kategori:GoNews Group, Umum, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww