Ini Gagasan PKS untuk Tangani Persoalan BPJS, Keuangan Negara dan Korupsi

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku "tak masalah" dengan dijabatnya kursi Ketua di MPR RI, DPR RI, bahkan DPD RI, oleh orang sekitar Jokowi atau oleh mereka yang non oposan.

Ketimbang, disibukkan dengan hal itu, PKS lebih memilih untuk menyalurkan energi kepada karya dan gagasan.

Masalah BPJS yang perlu solusi mendesak, defisit perdagangan dan neraca keuangan negara yang perlu terobosan, serta penyakit korupsi yang seperti kanker, dinilai lebih memerlukan "gagasan dan aksi yang tegas serta berani,"

Karenya, kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, 'PKS akan menjadi yang terdepan mengawal negeri ini dengan sikap Oposisi Kritis dan Konstruktif,".

"Hastagnya #KamiTetapOposisi," ujar Mardani.

BPJS, kata Mardani, harus dibedah dan diaudit secara total. Mestinya, dengan manajemen yang profesional dan tidak untuk kegiatan populis, BPJS bisa jadi lembaga pemangku kesehatan berkelas dunia karena memiliki nasabah sebanyak 192 juta orang.

Karena BPJS dibuat oleh negara, lanjut Mardani, "kebijakannya bisa selaras dengan Kemenkes dan Kemenkeu,".

Soal defisit perdagangan dan neraca keuangan, PKS menilai, hal itu tidak bisa diatasi kecuali fundamental ekonomi Indonesia membaik. Sehingga diperlukan, "industrialisasi, kemudahan investasi dan bisnis, plus rasio pajak yang meningkat melalui literasi dan penegakan hukum,".

Ketika bicara soal gagasan PKS untuk menangani "Kanker Korupsi", Mardani berujar singkat, "Perkuat KPK! Bukan malah melemahkan dengan Revisi UU KPK,".***