Bahas AKD dan Pelantikan Presiden, Pimpinan MPR Gelar Rapat Perdana

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bergerak cepat untuk memuluskan rencana pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar pada Minggu, 20 Oktober 2019 mendatang.

Guna membahas persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang rencananya akan diundur, dari pukul 10.00 WIB menjadi pukul 16.00 WIB terebut, seluruh Pimpinan MPR periode 2019-2024 menggelar rapat perdana di ruang rapat pimpinan lantai 9 Gedung Nusantara III MPR/DPR/DPD RI, Rabu (9/10/2019).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dan dihadiri oleh sembilan wakil ketua MPR yaitu Ahmad Basarah, Arsul Sani, Ahmad Muzani, Hidayat Nur Wahid, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid dan Fadel Muhammad.

"Pertama kali kita rapat pimpinan MPR untuk melakukan beberapa agenda di antaranya pembagian tugas pimpinan MPR. Kita bagi habis dengan sembilan fraksi dan susunan keanggotan kajian Ketatanegaraan, koordinator bidang Pengkajian, koordinator bidang Hubungan Antar-Lembaga Negara, koordinator bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR, dan Koordinator Bidang Penganggaran," ujar Ketua MPR, Bambang Soesatyo.

Dalam rapat terebut menurut Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, sekaligus membahas pembagian tugas para pimpinan MPR. "Jadi dari 10 pimpinan ini akan dibagi-bagi tugas-tugasnya sesuai komisi dan badan yang ada di MPR. Ini langkah yang bagus dan setelah itu ya kita bahas persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Selain membahas persiapan pelantikan Presiden, MPR juga membahas pembagian tugas Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Pembagian tugas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan rincian Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara, Koordinator Bidang Sosialisasi, Koordinator Bidang Persidangan MPR, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat.

Kemudian, Koordinator Bidang Pengkajian, Koordinator Bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR RI, Koordinator Bidang Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Wewenang dan Tugas MPR, Koordinator Bidang Penganggaran, dan Koordinator Bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan.

Setelah membahas AKD, tentunya akan dibahas juga jadwal pengesahan AKD dalam rapat paripurna. "Tentunya kita akan putuskan dulu dalam rapat pimpinan, setelah itu kita agendakan untuk disahkan," pungkasnya.***