PKB Sebut Belum Ada Kepastian Gerindra Gabung Kabinet Jokowi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengatakan, bahwa hingga saat ini belum ada kepastuan untuk Partai Gerindra bergabung dengan kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebab, itu merupakan hak prerogatif dari presiden dalam menentukan kabinetnya nanti. "Belum ada kepastian bahwa Gerindra itu masuk atau yang lain masuk, belum ada kepastian. Nanti kalau sudah diumumkan baru di situ," ujar Jazilul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/10).

Untuk masuk ke dalam kabinet Jokowi, kata Jazilul, diperlukan komitmen dari Partai Gerindra terlebih dahulu. Maka dari itu, bergabungnya pihak yang sebelumnya berlawanan perlu dipertimbangkan dengan baik.

"Tapi bagi PKB tentu presiden mempertimbangkan mana yang datang di awal, mana yang datang belakangan. Kan ini perlu digarisbawahi ya, selama koalisi ini ada yang masuk dan keluar. Itu penting jadi catatan," ujar Jazilul.

Terkait safari politik yang dilakukan oleh Prabowo, Jazilul menilai hal tersebut tidaklah aneh. Karena, jelang pelantikan presiden ini menjadi waktu yang tepat untuk rekonsiliasi antara partai politik.

"Justru ini momen yang tepat untuk melakukan rekonsiliasi. Kalau ada perlu pamrih apa, itu dugaan. Tetapi secara momentum ini momentum yang tepat untuk merajut kembali," ujar Jazilul.

Diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah jika Partai Gerindra bergabung dengan kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto.

"Ya tidak ada masalah, ya kan istilah shalat itu ada imam ada makmum. Nah makmum yang datangnya di belakang kan namanya makmum masbuq," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Senin (14/10) malam.

Ia enggan menjelaskan maksud dari makmum masbuq yang ditujukannya kepada Partai Gerindra. Namun dalam pertemuan itu, Cak Imin bersepakat dengan Prabowo untuk membatu pembanguan negara.

"Secara umum kesepakatan kerjasama di legislatif dan berbagai bidang, untuk percepatan pembangunan nasional," ujar Cak Imin.***