Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Satgas Covid-19 DPR RI Sentil Kemendikbud soal Persiapan 'New Normal'
DPR RI
2 jam yang lalu
Satgas Covid-19 DPR RI Sentil Kemendikbud soal Persiapan New Normal
2
Satgas Covid-19 DPR Tegaskan Pentingnya Satu Panduan Protokol Kesehatan Masuki 'New Normal'
DPR RI
3 jam yang lalu
Satgas Covid-19 DPR Tegaskan Pentingnya Satu Panduan Protokol Kesehatan Masuki New Normal
3
Satgas Covid-19 DPR Terima Paparan Data Pandemi dari Kemenkes
DPR RI
2 jam yang lalu
Satgas Covid-19 DPR Terima Paparan Data Pandemi dari Kemenkes
4
Bahas Persiapan New Normal, Satgas Covid-19 DPR Sambangi Menkes
Politik
3 jam yang lalu
Bahas Persiapan New Normal, Satgas Covid-19 DPR Sambangi Menkes
5
Perlindungan ABK Perikanan Lemah, KLC Desak Pemerintah Lakukan Ini...
Umum
4 jam yang lalu
Perlindungan ABK Perikanan Lemah, KLC Desak Pemerintah Lakukan Ini...
6
Mahfud MD Sebut Korban Jiwa Kecelakaan 9 Kali Lebih Banyak dari Corona
Pemerintahan
2 jam yang lalu
Mahfud MD Sebut Korban Jiwa Kecelakaan 9 Kali Lebih Banyak dari Corona
Home  /  Berita  /  GoNews Group

PKS: Harusnya Prabowo-Jokowi Marah Baca Buku Pangi Syarwi Chaniago, Tapi Itulah Faktanya

PKS: Harusnya Prabowo-Jokowi Marah Baca Buku Pangi Syarwi Chaniago, Tapi Itulah Faktanya
Rabu, 16 Oktober 2019 17:09 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Politisi oposan Jokowi, Mardani Ali Sera memandang, Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang merupakan kontestan Pilpres 2019, seharusnya marah ketika membaca halaman 157 dari buku "Kontestasi Elektoral dan Keterbelahan Publik" karya Pangi Syarwi Chaniago.

"Beliau di halaman 157, ketika mengatakan 'fakir narasi dalam kontestasi', ini buat saya tajam sekali. Harusnya bapak Jokowi dan Bapak Prabowo marah, tetapi itulah faktanya, ketika kontestasi dengan dua kandidat bukan cerminan yang baik dan bukan seting yang baik," kata Mardani dalam acara peluncuran buku tersebut di Kompleks DPR, Rabu (16/10/2019).

Mardani, lantas menyinggung soal proyeksinya di DPR periode 2019-2024. Kemungkinan, Ia kembali duduk di Komisi II DPR RI.

Ia mengaku perlu untuk memperjuangkan, gagasan besar terkait demokrasi substansial, "demokrasi yang menghasilkan merit system, efisien, murah tetapi betul-betul kedaulatan rakyat terjaga,".

"Karena itu, revisi undang-undang partai politik, revisi undang-undang Pileg, Pilpres, Pilkada, 4 paket ini luar biasa (penting, red). Dan satu lagi sebetulnya, revisi undang-undang ormas," kata Mardani.

Sebagai pengingat, Pilpres 2019 baru saja usai, Jokowi sebagai Presiden terpilih akan segera dilantik pada 20 Oktober 2019 di Kompleks Nusantara, Senayan, Jakarta.

Pada kontestasi Pilpres kala itu hanya ada dua pasang calon. Jokowi-Maruf yang diusung PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan Prabowo-Sandi yang diusung Gerindra, PKS, PAN, Demokrat. Padahal, meski ada syarat ambang batas, dari jumlah parpol tersebut masih mungkin untuk membentuk 3 koalisi sehingga tersedia 3 pasangan calon untuk dipilih rakyat Indonesia.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww