Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Diduga Berasal dari Pekanbaru, Siapa Gerangan Pria Pemesan 'Jasa' Prostitusi Hana Hanifah
Hukum
11 jam yang lalu
Diduga Berasal dari Pekanbaru, Siapa Gerangan Pria Pemesan Jasa Prostitusi Hana Hanifah
2
BAZNAS Laporkan Pengelolaan Zakat Nasional di DPR
Ekonomi
6 jam yang lalu
BAZNAS Laporkan Pengelolaan Zakat Nasional di DPR
3
Heboh Masuk Pantai Indah Kapuk Harus Pakai Paspor, Netizen: Apakah Sebagian RI Sudah Dijual ke Asing?
Peristiwa
10 jam yang lalu
Heboh Masuk Pantai Indah Kapuk Harus Pakai Paspor, Netizen: Apakah Sebagian RI Sudah Dijual ke Asing?
4
WNA Boleh Urus Keuangan dan Teknik di Lembaga Penyiaran, PPP Kritisi Omnibuslaw Ciptaker
DPR RI
12 jam yang lalu
WNA Boleh Urus Keuangan dan Teknik di Lembaga Penyiaran, PPP Kritisi Omnibuslaw Ciptaker
5
Peluang Sandiaga Uno Nyapres Terbuka Jika Berani Menjauhi Prabowo
Politik
11 jam yang lalu
Peluang Sandiaga Uno Nyapres Terbuka Jika Berani Menjauhi Prabowo
6
Formappi Desak Anggota DPR Tak Malas Ngantor di Tengah Pandemi
Politik
12 jam yang lalu
Formappi Desak Anggota DPR Tak Malas Ngantor di Tengah Pandemi
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Soal Kabinet Baru Jokowi, Ini Kata Fahri Hamzah

Soal Kabinet Baru Jokowi, Ini Kata Fahri Hamzah
Fahri Hamzah dan Bamsoet saat menemui Jokowi. (Istimewa)
Senin, 21 Oktober 2019 20:26 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Mantan Ketua DPR RI, Fahri Hamzah turut angkat bicara soal susunan Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Ma'ruf yang menyebut-nyebut nama Prabowo sebagai salah satu kandidat Menteri.

Menurut Fahri, ada persoalan yang kurang disosialisasikan oleh kebijakan penyusunan kabinet kali ini. "Hal ini sebaiknya harus segera dikomunikasikan, baik oleh Prabowo maupun Jokowi bahwa maksud dari pembentukan kabinet koalisi yang disatukan ini adalah terciptanya rekomsiliasi," ujar Fahri, Senin (22/10/2019).

"Saya sudah mendengar ide ini sejak awal, ketika presiden menyetujui lahirnya undang-undang MD3 ang baru yang mengakokodir seluruh partai politik dan DPD dalam posisi wakil ketua MPR RI, pimpinan MPR tepatnya sebagai majelis permusyawaratan rakyat. Sebab MPR sebenarnya lebih mencerminkan politik kenegaraan, bukan pilitik pemerintahan,".

Itu lah kata Fahri, bedanya antara DPR, DPD dan MPR. "DPR dan DPD disebut dewan, itu mencerminkan politik pemerintahan yang lebih dimamis dan rutin. Sementara MPR adalah majelis yang mencerminkan politik kenegaraan," tandasnya.

Saat itu kata Fahri, saat dirinya memimpin rapat dan mengetok palu, Ia sempat bertanya argumen yang dikembangkan dari pemerintah, kenapa menyetujui adanya wakil pimpinan MPR umtuk mengakomodir semua partai politik.

"Argumennya sederhana, rekonsiliasi. Tetapi belakangan ini, saya merasa ide rekonsiliasi ini jarang dikomunikasikan, baik oleh pihak Prabowo maupun oleh pihak Jokowi," tukasnya.

Jadi, kata Fahri, alangkah baiknya, apabila maksud baiknya adalah untuk ekonsiliasi, hal ini harusnya disampaikan agar masyarakat juga memahami bahwa kabinet persatuan ini adalah kabinet rekonsiliasi.

"Nah nanti ada pertanyaan lain tentang efektifitas pengawasan DPR dan presidensialisme kita, saya kira itu perlu dijelaskan dengan cara yang lain dan yang terpentting adalah yang pertama ini harus dikomunikasikan terlebih dahulu," pungkasnya.***


wwwwww