Gus Aiz: Dapat Dipastikan NU Kedepan akan Lebih Kritis terhadap Pemerintah

Gus Aiz: Dapat Dipastikan NU Kedepan akan Lebih Kritis terhadap Pemerintah
Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman. (Antara)
Selasa, 29 Oktober 2019 08:03 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf karena tidak bisa mengakomodir semua pihak di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu disampaikan saat hadir di Musyawarah Besar ormas Pemuda Pancasila, Sabtu (26/10).

Ucapan permintaan maaf Jokowi kepada sejumlah pihak yang tidak terakomodasi di dalam Kabinet Indonesia Maju direspons Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari yang juga Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman menyampaikan, kekecewaannya dan kekecewaan para Kiai dan Masyayikh NU di berbagai daerah terkait pemilihan menteri agama dari kalangan militer

"Kekecewaan para Masyayikh dan Kiai NU sangat beralasan. Kementerian Agama dijabat oleh militer tidak lazim saat ini, karena terkesan setengah-setengah. Ada tanggung jawab keumatan yang diemban Kiai dan Masyayikh yang tidak ringan. Apalagi menilik sejarah perjuangan dan peran NU sebagai ormas keagamaan yang konsisten melawan radikalisme, termasuk komitmen kebangsaan, NKRI dan Pancasila, " kata Ketua PBNU Aizzudin Abdurrahman, Senin (28/10).

"Menghormati hak prerogratif presiden satu hal, tapi jika yang dimaksudkan sebagai upaya rekonsiliasi ataupun akomodasi pasca pilpres seharusnya diretas dengan lebih bijak," sambung Aizzudin yang biasa disapa Gus Aiz.

Selain itu, ekonomi keumatan yang digagas oleh Wakil Presiden, Ma'ruf Amin juga dapat dipastikan akan mengalami tantangan yang tidak mudah. Faktor yang mempersulit, kata Gus Aiz, jika perannya dikebiri oleh kepentingan politik kelompok tertentu.

"Dapat dipastikan sikap NU ke depan akan lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak bisa sekedar amar makruf tapi juga menekankan nahi mungkar," tegas Gus Aiz.

"Jangan su'udzon terhadap NU, tidak sederhana sekedar masalah jabatan, tapi tanggung jawab pemahaman dan pengambilan keputusan terkait keagamaan yang berdampak luas secara sosial kemasyarakatan", tutupnya.

Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10) lalu resmi dilantik. Dari total 38 Menteri dan Kepala Lembaga setara menteri dipastikan tidak ada unsur perwakilan dari organisasi kemasyarakat Nahdlatul Ulama. Beberapa orang yang terafiliasi NU merupakan delegasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain itu, Mahfud MD yang merupakan nahdliyin tidak dianggap sebagai representasi perwakilan Kiai struktural NU.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

       
        Loading...    
           
wwwwww