Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa 'Ambyarrr'
DPR RI
22 jam yang lalu
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa Ambyarrr
2
Seiring 'New Normal', Portal Akses 'Pemicu Konflik' Baiknya Dibuka
Lingkungan
14 jam yang lalu
Seiring New Normal, Portal Akses Pemicu Konflik Baiknya Dibuka
3
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
Politik
21 jam yang lalu
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
4
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di 'Pangong Lake'
Internasional
22 jam yang lalu
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di Pangong Lake
5
Tak Setuju 'New Normal'? Ini Pesan Hergun...
DPR RI
15 jam yang lalu
Tak Setuju New Normal? Ini Pesan Hergun...
6
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya
Internasional
23 jam yang lalu
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Soal Konflik Pertanahan, ATR/BPN Diminta Perhatikan Asal-usul Lahan

Soal Konflik Pertanahan, ATR/BPN Diminta Perhatikan Asal-usul Lahan
Ilustrasi. (Net)
Senin, 11 November 2019 15:39 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Hanan A. Rozak meminta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperhatikan serius soal sejarah atau asal-usul lahan, menyusul banyak kasus konflik pertanahan.

"Ini sangat penting. Karena manakala kita ingin menyelesaikan konflik (pertanahan) tanpa memahami secara persis sejarah asal usul lahan itu maka hal tersebut tidak bisa diselesaikan secara adil,” tegas Hanan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Menurut Hanan, penting bagi BPN memiliki peraturan terkait hal itu, atau bahkan Deputi khusus terkait sejarah pertanahan. Karena, "bagaimana seorang kepala daerah akan bisa menyelesaikan masalah konflik pertanahan kalau kepala daerahnya tidak memahami tentang sejarah lahan tersebut?".

"Apalagi kalau kepala daerahnya juga mempunyai kepentingan di situ," ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Hanan juga bicara soal alih fungsi lahan, menurutnya, harus ada rencana detail tentang tata ruang dan ditegakkan dalam hal ihwal transaksi lahan.

"Banyak lahan-lahan persawahan yang berubah menjadi pemukiman atau tempat industri. Kalau dibiarkan, program Presiden baik mengenai ketahanan dan kedaulatan pangan tidak akan selesai. Kita tidak melarang adanya transaksi lahan, tetapi peruntukkannya tidak berubah," pungkasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww