Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
MPR RI
23 jam yang lalu
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
2
Istana Nyatakan Pentingnya Digitalisasi Pers dan Penyiaran
Pemerintahan
24 jam yang lalu
Istana Nyatakan Pentingnya Digitalisasi Pers dan Penyiaran
3
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
Hukum
23 jam yang lalu
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
4
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Sa'adah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
Olahraga
21 jam yang lalu
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Saadah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
5
Jangan Kalah oleh Pandemi, Pemerintah Dorong Koperasi 'Go Digital'
Pemerintahan
7 jam yang lalu
Jangan Kalah oleh Pandemi, Pemerintah Dorong Koperasi Go Digital
6
Jokowi Bersikukuh Lanjutkan Kartu Prakerja Lewat Perpres, Sukamta: Harusnya Dihentikan
Peristiwa
16 jam yang lalu
Jokowi Bersikukuh Lanjutkan Kartu Prakerja Lewat Perpres, Sukamta: Harusnya Dihentikan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Pemerintah Dorong Omnibus Law untuk Pijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemerintah Dorong Omnibus Law untuk Pijakan Pemindahan Ibu Kota Negara
Kepala Bapennas, Suharso Monoarfa di Nusantara I, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (Zul/GoNews.co)
Rabu, 20 November 2019 19:04 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Kepala Bapennas, Suharso Monoarfa mengungkapkan, pemerintah akan mendorong pembentukan Undang-Undang dalam bentuk Omnibus Law untuk dijadikan sebagai pijakan hukum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan.

"Mungkin kami akan pakai Omnibus Law. Karena bukan hanya UU no 29 itu, tapi banyak UU yang terkait di dalam pembentukan IKN ini yang harus kita sama-sama lihat," kata Suharso di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019), usai gelaran rapat dengan DPR RI.

Omnibus Law atau 'Undang-Undang Sapu Jagat' ini, dijelaskan Suharso, penting dipersiapkan, "supaya nanti kalau kita sudah pindahkan Ibu Kota Negara (jangan sampai, red) digeser-geser lagi,".

Sebelumnya, sempat mencuat bahwa sedikitnya ada sekira 74 UU yang dianggap menghambat rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Tapi Suharso menegaskan, "bukan itu (yang masuk dalam Omnibus Law, red). Ini UU yang diperlukan untuk supaya IKN itu punya basis legal yang pasti,".

Dalam kesempatan tersebut, Suharso juga menjelaskan terkait aset-aset negara yang tengah diinventarisir oleh Kementerian Keuangan dan skema-skema pembiayaan di Ibu Kota Negara baru nanti.***


wwwwww