Komisi I DPR Desak Kemenlu Bebaskan 3 WNI Sandera Abu Sayyaf

Komisi I DPR Desak Kemenlu Bebaskan 3 WNI Sandera Abu Sayyaf
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan. (ISTIMEWA)
Selasa, 26 November 2019 17:09 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mendesak Kementerian Luar Negeri agar melakukan segala upaya untuk membebaskan tiga orang nelayan WNI yang diculik dan disendera oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Yang utama, saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini. Dalam catatan kami, peristiwa penculikan ini bukan yang pertama tapi kejadian yang terus berulang," tegas Farhan.

Diketahui, saat ini tiga orang WNI berprofesi nelayan disandera kelompok Abu Sayyaf sejak September 2019. Mereka adalah Maharuydin Lunani (48) beserta anaknya, Muhammad Farhan (27) dan Samiun Maneu (27). Mereka diculik dari kapal mereka saat tengah melaut mencari ikan di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia.

Kedua, lanjutnya, mendesak mendesak Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, untuk segera membebaskan tiga orang WNI yang sudah 3 bulan disandera Abu Sayyaf. "Saya mendesak agar Kemu melakukan segala upaya untuk membebaskan mereka karena pelindungan terhadap WNI di luar negeri adalah ranah kerja Kemlu".

Politisi NasDem ini kemudian memaparkan data terkait penculikan yang menimpa WNI. Selama lima tahun ini, total ada 43 kasus penculikan WNI dimana 36 diantaranya terjadi wilayah perairan Filipina Selatan. Dari 36 kasus tersebut, 1 WNI meninggal. Motifnya selalu ekonomi dimana uang tebusan akan mereka pergunakan untuk mendanai tujuan gerakan politik mereka.

Per tahun 2019 sebetulnya sudah tidak ada lagi WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Sehingga kasus penyanderaan yang terjadi sekarang ini menjadi kasus pertama di tahun 2019, sekaligus meningkatkan akumulasi kasus sebelumnya.

Farhan memaparkan bahwa pelindungan terhadap WNI merupakan salah satu agenda kerja prioritas Kementerian Luar Negeri 2019-2024. Selain desakan terhadap Kemlu, Farhan juga minta Pemerintah Daerah asal WNI yang disandera tersebut tinggal tidak berpangku tangan. "Pemda harus pro aktif untuk mengadvokasi keluarga dari 3 WNI yang diculik agar mereka bisa tenang dan tidak bingung harus mencari informasi atau bantuan ke siapa”.

Dalam upaya pembebasan sandera ini, Farhan mendorong Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia dan Filipina baik kementerian luar negeri maupun angkatan perangnya. "Kementerian Luar Negeri agar berkoordinasi dengan otoritas Malaysia dan Filipina. Dengan Malaysia karena penculikan terjadi di perairan Sabah, sementara dengan Filipina karena kelompok penculiknya berafiliasi dengan Abu Sayyaf di Filipina," paparnya.

Beredar di jejaring media sosial sebuah video yang menampilkan 3 WNI tersebut tengah disandera dan memohon kepada pemerintah agar membebaskan mereka dengan tebusan 30 juta peso (sekitar Rp. 8 miliar).

Terkait permintaan tebusan, Farhan tidak mendukung pemerintah untuk memenuhinya. Sebaliknya menekankan kekuatan diplomasi atau bahkan militer jika perlu.

"Kalau kita patuhi permintaan tebusan itu, nanti akan tuman ke mereka. Mereka akan terus mengulang aksi penculikan sebagai sumber dana cepat dan besar bagi tujuan kelompok mereka".

Disamping itu Anggota DPR RI Dapil Jabar 1 itu juga menjelaskan bahwa pemenuhan tebusan hanya menunjukkan bahwa militer kita terkesan lemah. "Militer kita itu salah satu angkatan perang terkuat di wilayah Asia kok. Ngapain kita tunduk sama tuntutan mereka. Saya yakin TNI sanggup dengan cepat membombardir tempat persembunyian Abu Sayyaf dan membebaskan Sandera".

Namun demikian, Farhan menjelaskan bahwa opsi militer itu tidak dapat dilakukan secara serampangan. Indonesia sangat menghormati wilayah dan kedaulatan Filipina. Filipina bukan sebuah negara dalam kategori failed state dimana pemerintah berkuasa tidak mampu mengontrol wilayahnya sehingga pihak asing dapat masuk ke negara itu.

"Militer kita hanya bisa bertindak apabila diijnkan oleh pemerintah Filipina," ungkapnya.

Terakhir, Farhan menegaskan bahwa NasDem akan memastikan dan memantau perkembangan situasi dan kondisi 3 WNI tersebut. "Kita akan selalu pantau dan tanyakan kepada Kemlu sebagai Mitra kerja Komisi I DPR RI," pungkas Farhan.***


wwwwww