Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
Kesehatan
19 jam yang lalu
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
2
Penderita Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
MPR RI
18 jam yang lalu
Penderita Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
3
Tahan Impor, Partai Gelora Indonesia: Perlu Ada Kemandirian
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Tahan Impor, Partai Gelora Indonesia: Perlu Ada Kemandirian
4
ISYF Kampanyekan Gerakan Milenial Bermasker Cegah Covid-19
Umum
19 jam yang lalu
ISYF Kampanyekan Gerakan Milenial Bermasker Cegah Covid-19
5
Manajemen dan Nasabah Bumiputera Diharapkan Segera Bertemu
DPR RI
18 jam yang lalu
Manajemen dan Nasabah Bumiputera Diharapkan Segera Bertemu
6
Soal Pemekaran Wilayah, Nono Sampono: Kalimantan Sama Penting dengan Papua
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Soal Pemekaran Wilayah, Nono Sampono: Kalimantan Sama Penting dengan Papua
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Ingatkan KPK, Komisi III DPR: SP3 Jangan Dijadikan Kayak ATM Baru

Ingatkan KPK, Komisi III DPR: SP3 Jangan Dijadikan Kayak ATM Baru
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa. (Istimewa)
Rabu, 27 November 2019 15:52 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mempertanyakan kasus-kasus yang belum selesai oleh pimpinan KPK periode 2015-2019 dan juga terkait dengan kewenangan SP3.

Desmond mengingatkan Komisi III tak mau kewenangan SP3 yang kini dimiliki KPK justru disalahgunakan.

"Karena bicara SP3 ini berdampak lain, berdampak lain. Jangan-jangan SP3 ini jadi kayak ATM baru bagi kelembagaan ini, bisa saja," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (27/11).

Desmond menegaskan Komisi III ingin mendapat kejelasan kasus-kasus yang sulit dibuktikan seperti BLBI dan Sjamsul Nur Salim.

"Ya misalnya kasus-kasus Nur Salim, kasus BLBI, kasus-kasus kan banyak. Kenapa? Ini kurang bukti enggak," ucap Desmond.

SP3 di UU KPK Baru

Diketahui, UU KPK yang baru memberikan kewenangan untuk menghentikan kasus atau SP3. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) dengan bunyi KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Merdeka.com
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Hukum, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww