Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
Politik
19 jam yang lalu
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
2
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
Ekonomi
21 jam yang lalu
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
3
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
MPR RI
14 jam yang lalu
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
4
Detik-detik Jenazah PDP Corona di Sumsel Jatuh Saat akan Dikuburkan
Peristiwa
22 jam yang lalu
Detik-detik Jenazah PDP Corona di Sumsel Jatuh Saat akan Dikuburkan
5
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Politik
23 jam yang lalu
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
6
Ketua MPR Apresiasi Polri, Gagalkan Kembali Peredaran Narkotika Jenis Sabu Hampir Setengah Ton
Hukum
22 jam yang lalu
Ketua MPR Apresiasi Polri, Gagalkan Kembali Peredaran Narkotika Jenis Sabu Hampir Setengah Ton
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Gerindra Ingatkan DPW dan DPD Tak Calonkan Mantan Napi di Pilkada

Gerindra Ingatkan DPW dan DPD Tak Calonkan Mantan Napi di Pilkada
Rabu, 11 Desember 2019 16:58 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Fraksi Gerindra DPR RI dengan tegas melarang seluruh DPW, DPD dan DPC Gerindra untuk tidak mencalonkan mantan Napi di Pilkada serentak 2020 mendatang.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid menanggapi adanya putusan MK terkait mantan napi di Pilkada 2020.

"Saya fikir ini adalah jalan tengah yang baik dan bijak dan tetap konstitusional. Gerindra sendiri tetap patuh kepada konstitusi dan hukum termasuk putusan MK terbaru, tapi tetap aspiratif seperti yang sudah dinyatakan Sekjen kami, Ahmad Muzani. Kami minta, DPC dan DPD Gerindra se-Indonesia tidak mengakomodir dan mencalonkan mantan napi dalam pilkada," tegasnya, Rabu (11/12/2019) di Jakarta.

Menanggapi adanya beberapa kelompok berbeda pendapat, soal larangan mantan napi di Pilkada, Sodik mengatakan itu hal lumrah dan biasa.

Namun bagi dia, yang tidak kalah pentingya adalah KPU dan masyarakat terutama media, bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang sosok dan baground calon kandidat sebelum dimulainya pilkada.

"Dan menurut saya, keputusan MK ini meski belum maksimal efek jera , tapi setidaknya ada tambahan harapan munculnya efek jera," tukasnya.***


wwwwww