Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Petugas Kebersihan KRL yang Kembalikan Rp500 Juta Milik Penumpang Diangkat Jadi Karyawan Tetap
Ekonomi
8 jam yang lalu
Petugas Kebersihan KRL yang Kembalikan Rp500 Juta Milik Penumpang Diangkat Jadi Karyawan Tetap
2
Jangan Kalah oleh Pandemi, Pemerintah Dorong Koperasi 'Go Digital'
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Jangan Kalah oleh Pandemi, Pemerintah Dorong Koperasi Go Digital
3
Biarkan Ibu Melahirkan di Depan Rumahnya dan Pungut Bayaran Rp800.000, Izin Praktik Bidan SF Dicabut
Peristiwa
15 jam yang lalu
Biarkan Ibu Melahirkan di Depan Rumahnya dan Pungut Bayaran Rp800.000, Izin Praktik Bidan SF Dicabut
4
Mengira Sampah, Ini Kisah Mujenih Tukang Sapu Temukan Rp500 Juta di Gerbong KRL
Peristiwa
8 jam yang lalu
Mengira Sampah, Ini Kisah Mujenih Tukang Sapu Temukan Rp500 Juta di Gerbong KRL
5
Pembukaan Kembali Sekolah, Orang Tua Bisa Pilih Anak Belajar di Rumah
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Pembukaan Kembali Sekolah, Orang Tua Bisa Pilih Anak Belajar di Rumah
6
Diduga Aktris FTV Ditangkap Polisi, Keterangan Tunggu Kapolrestabes
Hukum
15 jam yang lalu
Diduga Aktris FTV Ditangkap Polisi, Keterangan Tunggu Kapolrestabes
Home  /  Berita  /  GoNews Group

KPK Diminta Supervisi Kasus Jiwasraya: Jangan Sampai ada Dana Mengalir ke Pilpres 2019

KPK Diminta Supervisi Kasus Jiwasraya: Jangan Sampai ada Dana Mengalir ke Pilpres 2019
Gambar: Twitter
Kamis, 26 Desember 2019 12:52 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya dari Kejaksaan Agung. Arief menengarai unsur politik dalam kasus ini cukup kuat.

"KPK sebaiknya melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Agung yang sedang menyidik kasus dugaan mega korupsi PT Jiwasraya," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 Desember 2019.

Arief menyindir bekas direksi PT Jiwasraya yang pernah menjabat di Kantor Staf Presiden. Yang dimaksud Arief ialah eks Direktur Keuangan Jiwasraya Harry Prasetyo. Harry pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di KSP tersebut. Kini dia terseret dalam kasus kasus gagal bayar yang melilit Jiwasraya.

Menurut Arief, perlu diselidiki kaitan antara masuknya Harry sebagai pejabat di KSP dengan gagal bayar Jiwasraya. "Jangan sampai ada dana Jiwasraya yang dibobol mantan Direksi Jiwasraya yang kemudian menjadi staf di KSP disalurkan ke dana pemenangan kampanye Pilpres 2019," kata Arief.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Hukum, Ekonomi, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww