Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
Kesehatan
21 jam yang lalu
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
2
Sekelompok Orang Serang Peserta Doa Pernikahan di Kediaman Assegaf bin Jufri, 3 Warga Terluka
Peristiwa
23 jam yang lalu
Sekelompok Orang Serang Peserta Doa Pernikahan di Kediaman Assegaf bin Jufri, 3 Warga Terluka
3
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
Peristiwa
16 jam yang lalu
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
4
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
Peristiwa
15 jam yang lalu
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
5
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
DPR RI
3 jam yang lalu
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
6
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
DPD RI
4 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
Home  /  Berita  /  GoNews Group

DPR: Pemerintah RI Harus Tegas dan Terukur Terkait Kedaulatan di Natuna

DPR: Pemerintah RI Harus Tegas dan Terukur Terkait Kedaulatan di Natuna
Jum'at, 03 Januari 2020 23:44 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta segera dilakukan tindakan nyata di lapangan dengan tindakan yang tegas, terarah dan terukur terhadap segala upaya siapapun yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia.

"Saya minta Pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver kapal coast guard Tiongkok yang saat mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3.8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia kalau terbukti beri tindakan tegas, terukur dan jelas kita tidak pernah main-main soal Kedaulatan NKRI," Jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada Media, Jum'at (3/1/2020). 

Menanggapi statement Juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT Cheng Shuang, pada Selasa (31/12) bahwa mereka punya kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut China Selatan yang posisinya dekat Natuna, Kepulauan Riau, yang dianggap Indonesia masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini menilai bahwa semua ada aturan hukumnya bukan asal klaim.

"Silahkan mereka klaim tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional ada ZEE, dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 Mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia," tegas Kharis.

Kharis juga meminta keseriusan Menteri Pertahanan yang baru-baru ini pulang dari kunjungan kerja ke sejumlah negara salah satunya Tiongkok untuk lebih serius dan segera membangun System Marine Surveillance.

"Saya minta kepada Pak Menhan agar Sistem itu segera di integrasikan sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini kita harus bangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar menndeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia," pungkasnya.***


wwwwww