Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
Kesehatan
20 jam yang lalu
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
2
Sekelompok Orang Serang Peserta Doa Pernikahan di Kediaman Assegaf bin Jufri, 3 Warga Terluka
Peristiwa
22 jam yang lalu
Sekelompok Orang Serang Peserta Doa Pernikahan di Kediaman Assegaf bin Jufri, 3 Warga Terluka
3
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
Peristiwa
16 jam yang lalu
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
4
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
Peristiwa
15 jam yang lalu
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
5
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
DPR RI
3 jam yang lalu
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
6
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
DPD RI
3 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
Home  /  Berita  /  Lingkungan

Ada Resiko Hujan Ektrem hingga Februari 2020, Ini yang Dilakukan Menteri PUPR

Ada Resiko Hujan Ektrem hingga Februari 2020, Ini yang Dilakukan Menteri PUPR
Dok. BNPB
Sabtu, 04 Januari 2020 06:05 WIB
JAKARTA -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerjunkan orang ke 180 titik banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) guna mengetahui dan mengatasi penyebab banjir. Hal ini dilakukan di tengah risiko hujan ekstrem pada pertengahan Januari hingga Februari mendatang.

"Saya hari ini menerjunkan 280 pegawai PUPR ke 180 titik berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dua hari ini mereka survei penyebab banjirnya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat (3/1/2019).

Sejauh ini, beberapa penyebab banjir yang sudah diketahui yakni adanya dua tanggul yang jebol di Kemang Pratama, Bekasi dan rusaknya pompa air di beberapa titik. "Kami akan investarisasi, Senin akan dikerjakan mengejar tanggal 11 - 15 Januari yang katanya akan hujan," ujarnya.

Di sisi lain, terkait normalisasi sungai dan pembuatan sodetan, ia menjelaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berkolaborasi. Pemerintah Pusat mengerjakan yang struktural dan Pemprov DKI mengerjakan yang non-struktural.

Ia menjelaskan, proyek sodetan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, sosialisasi ke masyarakat terkait normalisasi dan pembuatan sodetan adalah bagian Pemprov. "Kalau mempercepat pembebasan lahan pasti tergantung pada Pemprov DKI," kata dia.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatoligi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat mewaspadai potensi hujan ekstrem hingga pertengahan Februari 2020. Yang terdekat, hujan ekstrem berpotensi terjadi pada 10-15 Januari 2020.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, hujan ekstrem tersebut terjadi karena aliran udara basah dari Timur Afrika yang masuk ke wilayah Indonesia. Aliran udara basah tersebut diprediksi masuk pada 10-15 Januari 2020 dan berulang.

“Siklus berulang pada akhir Januari hingga pertengahan Februari 2020,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Banjir Jabodetabek di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (2/1/2019).

Ia mengatakan, sejumlah wilayah yang diprediksi akan terdampak hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrem meliputi Sumatera bagian tengah dan Jawa. Cuaca tersebut juga diperkirakan akan melanda Kalimantan bagian selatan dan Sulawesi bagian selatan hingga tenggara.

Atas dasar itu, masyarakat diimbau untuk mempersiapkan diri. “Sebagai antisipasi kemungkinan bencana yang dapat berpotensi terjadi,” ucap Dwikorita.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Sumber:Katadata
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Lingkungan, DKI Jakarta

wwwwww