Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ini Penyebab Kevin Diks Tak Bisa Bergabung Dengan Timnas U 20
Sepakbola
14 jam yang lalu
Ini Penyebab Kevin Diks Tak Bisa Bergabung Dengan Timnas U 20
2
Bima Sakti Lebih Banyak Berikan Latihan Permainan
Sepakbola
15 jam yang lalu
Bima Sakti Lebih Banyak Berikan Latihan Permainan
3
DPR minta Cakada jadi 'Influencer' Protokol Kesehatan
DPR RI
24 jam yang lalu
DPR minta Cakada jadi Influencer Protokol Kesehatan
4
Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Kemendagri: Kita Semua Harus Sukseskan!
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Kemendagri: Kita Semua Harus Sukseskan!
5
Bekal 10 Kali WTP, Puan Yakin DPR Mampu Jaga Kepercayaan Rakyat
DPR RI
24 jam yang lalu
Bekal 10 Kali WTP, Puan Yakin DPR Mampu Jaga Kepercayaan Rakyat
6
Menteri Pemberdayaan Perempuan Buka Webinar Women In Sports
Olahraga
17 jam yang lalu
Menteri Pemberdayaan Perempuan Buka Webinar Women In Sports
Home  /  Berita  /  GoNews Group

RUU BUMDes Perlu Perhitungkan Daerah yang Minim Potensi

RUU BUMDes Perlu Perhitungkan Daerah yang Minim Potensi
Dok. DPD RI
Rabu, 22 Januari 2020 18:21 WIB
JAKARTA - Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai belum mampu menjadi penggerak perekonomian desa lantaran masih tumpang tindihnya aturan yang mengatur tentang BUMDes, mendorong upaya revitalisasi BUMDes melalui pembentukan Rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Desa (RUU BUMDes).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua PPUU, Ajbar dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, dalam rangka Pengayaan Materi RUU BUMDes di Ruang Rapat PPUU, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (22/1/2020).

Lebih lanjut Ajbar menambahkan masih banyak daerah yang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dari pembentukan BUMDes, hal ini karena belum ada aturan tersendiri tentang BUMDes.

Sementara itu, anggota PPUU asal Sulawesi Tengah, Lukky Semen mengatakan aturan dalam RUU BUMDes harus melindungi para pelaku ekonomi di desa dan mempersiapkan para pelaku usaha mulai dari pembinaan pelaku usaha, pengembangan BUMDes dan pengawasannya. RUU BUMDes perlu secara rinci mengatur tentang manajemen tata kelola BUMDes.

Terlebih lagi di era digital saat ini, perlu adanya aturan manajemen BUMDes yang berbasis IT. "RUU ini harus mampu menyiapkan sumber daya yang baik dan mumpuni agar implementasinya berjalan dengan tepat sasaran. Harus mampu melindungi pelaku usaha di desa, karena kurangnya pengetahuan mereka atas usaha yang dijalankan sehingga banyak dibohongi orang luar, harus ada pendampingan dan pembinaan," katanya.

Senada dengan Lukky, anggota PPUU daerah pemilihan Riau, Instiawaty Ayus menilai pengembangan BUMDes membutuhkan kepastian hukum sehingga berbagai inovasi yang diusung oleh BUMDes memiliki payung hukum yang jelas.

“Inovasi yang diusung oleh pemerintah Provinsi sebagai pendamping dari BUMDes belum diiringi oleh regulasi. Pertumbuhan BUMDes di masing-masing daerah tidak sama, bisa saja menimbulkan kesenjangan. Hanya daerah yang memiliki potensi yang dapat berkembang pesat dan memajukan perekonomian daerah,” tukasnya.

Anggota PPUU daerah pemilihan Sumatera Utara, Badikenita Sitepu menilai, dana desa belum banyak menyentuh BUMDes. “Untuk Provinsi Jawa Timur yang BUMDesnya berkembang pesat, 85% dari dana desa digunakan untuk infrastruktur. Kalaupun ada yang diperuntukkan untuk BUMDes itu hanya sebatas pembangunan gedung BUMDes, belum kepada penguatan modal BUMDes,” jelasnya.

Sementara itu, anggota PPUU daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang mengatakan RUU BUMDes hendaknya dirancang sesuai dengan kebutuhan nasional, bukan hanya dapat diimplementasikan di daerah-daerah tertentu saja, karena dikhawatirkan kehadiran RUU ini akan menimbulkan kesenjangan. Untuk itu PPUU harus mampu mendesain aturan bagi BUMDes yang dapat mengakomodir kepentingan seluru masyarakat.

“Yang paling saya khawatirkan adalah gampang untuk membuat undang-undang, tetapi implementasinya harus paham daya serap masyarakat kita. Keberhasilan BUMDes dari satu daerah, harus dibuatkan komparasi dengan daerah lain yang yang BUMDesnya tidak berkembang dengan baik,” jelasnya.

Menanggapi tentang pengembangan BUMDes, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin menjelaskan bahwa hingga saat ini jumlah BUMDes yang ada di Jawa Timur sebanyak 5.432 atau mencapai 70,3 % dari jumlah desa yang ada. Meski tergolong pesat, namun Yasin tak memungkiri masih banyak persoalan yang ada dalam pengembangan BUMDes di Provinsi Jawa Timur.

M. Yasin mengusulkan adanya aturan yang secara tegas menyatakan status BUMDes sebagai badan hukum yang dibuat secara spesifik bercirikan desa. Selain itu, diperlukan juga penyusunan dasar hukum yang berkelanjutan (blue print) yang ditetapkan dalam peraturan desa.

“Perlu adanya identifikasi dan pendataan BUMDes, fasilitasi pembentukan BUMDes, peningkatan kapasita pengelola BUMDes, membangun jejaring dan memfasilitasi permodalan melalui optimalisasi dana desa,” terangnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Ekonomi, Politik, DKI Jakarta, Riau

wwwwww