Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kadispora DKI Optimistis Timnas U-23 Indonesia Raih Tiket ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
19 jam yang lalu
Kadispora DKI Optimistis Timnas U-23 Indonesia Raih Tiket ke Olimpiade 2024 Paris
2
Tumpukan Sampah di Pesisir Marunda Kepu Dibersihkan
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Tumpukan Sampah di Pesisir Marunda Kepu Dibersihkan
3
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
Olahraga
22 jam yang lalu
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
4
Shin Tae-yong Optimistis Indonesia Tumbangkan Irak
Olahraga
19 jam yang lalu
Shin Tae-yong Optimistis Indonesia Tumbangkan Irak
5
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
Olahraga
20 jam yang lalu
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
6
Pemprov DKI Adakan Nobar Indonesia Lawan Irak di Piala Asia U 23
Olahraga
19 jam yang lalu
Pemprov DKI Adakan Nobar Indonesia Lawan Irak di Piala Asia U 23
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Legislator Menilai, Yasonna Laoly Baiknya Cuti dari Kemenkumham

Legislator Menilai, Yasonna Laoly Baiknya Cuti dari Kemenkumham
Dok. GoNews.co
Rabu, 29 Januari 2020 16:55 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Aboebakar Alhabsyi menanggapi dicopotnya Dirjen Imigrasi Ronny Sompie pasca terjadinya delay data perlintasan tersangka kasus dugaan korupsi, Harun Masiku di Bandara Soekarno Hatta.

Kata Aboebakar dalam siaran persnya Rabu (29/1/2020), Menkumham menyampaikan bahwa pencopotan Ronny Sompie merupakan buntut kasus HM, hal ini terkait adanya delay data perlintasan di Bandara Soekarno Hatta. Karenanya, tak hanya Ronny namun juga Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian juga dicopot oleh Menkumham.

Menurut Menkumham, Ronny dicopot agar tim independen yang dibentuknya dapat bekerja dengan maksimal.

"Saya memahami, barangkali Menkumham mencoba bertindak secara terbuka sehingga membentuk tim yang berasal dari Kemenkominfo, BSSN, Bareskrim Polri dan Ombudsman untuk menyelidiki terjadinya kesimpangsiuran informasi yang disebabkan oleh delay-nya sistem di Dirjen Imigrasi," kata Baoebakar.

Namun di sisi lain, lanjut politisi PKS ini, publik melihat bahwa Yasonna ikut serta dalam konferensi pers saat mengumumkan tim advokasi di PDIP. "Artinya pada kasus ini Yasona dianggap memiliki konflik kepentingan,".

"Meskipun beliau tidak masuk dalam tim advokasi, namun beliau yang membentuknya," ujar Aboebakar.

Logika publik, menurut Aboebakar, tentunya akan berfikir, ini terjadi keanehan; saat Yasonna sebagai Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM (PDIP, Red) membentuk tim advokasi, disisi lain sebagai Menkumham membentuk tim investigasi.

"Pasti publik akan mempertanyakan kondisi ini, apa yang sebenarnya dicari oleh tim ini," tandas Aboebakar.

Menurutnya, akan lebih baik jika tim ini bukan dibuat oleh Menkumham. "Atau barangkali Menkumham memilih mengajukan cuti untuk menghindari konflik kepentingan,".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Hukum, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/