Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
17 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
17 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
17 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
17 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
5
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
17 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
16 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  Badminton

Legislator Komisi VIII Menilai, Data Masih jadi PR Kemensos

Legislator Komisi VIII Menilai, Data Masih jadi PR Kemensos
Kamis, 06 Februari 2020 17:05 WIB
JAKARTA - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai salah satu program Pemerintah lewat Kementerian Sosial terbukti ampuh mengurangi angka kemiskinan secara nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan Badan Pusat Statistik dalam Rapat Panja Verifikasi-Validasi Data Kemiskinan di Komisi VIII DPR,  Kamis (6/2/2020).

Rapat sendiri dihadiri sejumlah Anggota Panja Verifikasi-Validasi Kemiskinan, Badan Pusat Statistik, dan juga Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Bansos sebagai komponen utama menanggulangi keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar, ternyata ampuh menurunkan angka kemiskinan. Ini catatan penting bagi kami, bagaimana agar BPNT tersebut bisa terus berjalan dengan perbaikan untuk mendorong ketepatan sasaran maupun kualitas bantuannya" ujar Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina dalam keterangan tertulisya.

Selly juga memberikan catatan dalam Rapat Panja ini.

"Soal Data Terpadu Kemiskinan tentunya menjadi titik tolak penting bagi kita menentukan kebijakan bagi penanggulangan kemiskinan sesuai amanat UU no 13 tahun 2011. Saya rasa Kemensos perlu pemantapan data itu. Kalau perlu Anggaran untuk penguatan Basis Data Terpadu ditingkatkan. Toh dari Data Kemensos tersebut akhirnya jadi rujukan juga untuk Kebijakan di Kementerian yang lain" tambah legislator perempuan dapil Jawa Barat VIII ini.

Mantan Bupati Cirebon ini termasuk didalam Panja Verifikasi - Validasi Kemiskinan Komisi VIII DPR.

Panja itu bertujuan untuk memastikan proses verifikasi dan validasi data kemiskinan bisa berjalan sesuai amanat Undang-Undang agar tercipta percepatan penanggulangan kemiskinan yang hasilnya adalah penurunan tingkat kemiskinan secara nasional.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Metropolitan, Voli, Badminton
wwwwww