Sultan Najamudin Ajak KPK, Kapolri dan Jaksa Agung Sukseskan Program Daerah

Sultan Najamudin Ajak KPK, Kapolri dan Jaksa Agung Sukseskan Program Daerah
Senin, 24 Februari 2020 23:54 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin mengajak Pimpinan KPK, Kapolri dan Jaksa Agung, bersinergi dalam menyukseskan program-program daerah.

Hal ini diungkapkan Sultan Najamudin usai menghadiri acara Seminar Nasional dengan tema 'Penegakan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Percepatan Pembangunan Daerah,' yang diselenggarakan DPD RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR Senayan Jakarta, Senin (24/02/2020) siang.

"Kami berkomitmen bersama KPK, Jaksa Agung dan Kapolri, bersama-sama membantu DPD RI untuk melancarkan program-program di daerah. Secara khusus, kami minta agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang melakukan tindakan hukum dengan Kepala Daerah, terutama para kepala Desa yang melaksanakan tugas seperti mengalokasikan anggaran desa," ujarnya.

DPD RI kata Senator asal Bengkulu ini, sudah mendengar aspirasi dari sejumlah krpala Desa di daerah Pada saat melakukan kunjungan kerja ataupun saat reses. "Rata-rata, mereka dalam melaksanakan undang-undang desa, tidak sedikit yang dilaporkan ke penegak hukum dan diproses secara hukum," urainya.

Untuk itu, Sultan mengharapkan, agar aparat pemerintah daerah mulai dari bupati sampai kepala desa juga tidak ragu dan khawatir dalam menyalurkan dan melaksanakan proyek-proyek dana desa.

"Mulai sekarang dan kedepan, baik Kapolri, Kejaksaaan Agung dan KPK tidak akan serta merta melakukan proses pemeriksaan terkait dengan kasus-kasus penyaluran dana desa. Mereka juga melihat, banyak kepala desa yang tidak memiliki banyak pengetahuan tentang penyaluran dana desa. Banyak juga mereka tidak memiliki niat untuk korupsi tapi karena kurang pengetahuannya, dana desa salah sasaran," tandasnya.

Justru, menurut Sultan, Jaksa Agung, Wakapolri dan KPK mendukung semua program pembangunan daerah dan aparat daerah khususnya desa. Jadi aparat desa tidak perlu ragu dalam melangkah sepanjang niatnya bukan untuk korupsi. "Bahkan Jaksa Agung mengatakan, jika ada Kajati dan Kajari atau aparat Jaksa yang nakal, laporkan ke DPD dan DPD RI laporkan ke mereka, Jaksa Agung siap menindak dengan tegas. Begitu juga dengan direktur umum, direktur khusus sampai dengan Kapolda, jika ada yang nakal segera laporkan ke kami. Kami akan sampaikan kepimpinan kepolisian," tegasnya.

Lebih lanjut Sultan mengungkapkan selama ini, praktik penegakan hukum kurang berjalan maksimal karena belum padunya praktik penegakan hukum antar institusi penegak hukum. Banyak fakta menunjukkan bahwa permasalahan mendasar yang menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum adalah praktek penyelenggaraan hukum yang belum mencerminkan keterpaduan antar institusi penegak hukum. Oleh karenanya, Ia berharap agar kedepan, semua pihak memahami konsep dan praktek penegakan hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

"Secara spesifik, masing-masing stakeholders dapat memahami porsi dan posisi lembaganya sebagai upaya bersama melakukan akselerasi pembangunan daerah dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Tanpa menghilangkan ataupun mengebiri kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam kerangka otonomi daerah," tegasnya.

Lebih lanjut Sultan mengungkapkan langkah DPD RI mempertemukan stakeholders daerah dan penegak hukum adalah upaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengeksekusi program-prgram pembangunan tanpa harus merasa khawatir akan berakibat hukum.

Pihak Jaksa Agung, Polri dan KPK langsung merespon pernyataan sikap dari Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin itu. Jaksa Agung, Wakapolri dan KPK mengaku akan menindak tegas oknum-oknum aparat baik di Kajati atau Kajari, Polda maupun Polres jika ada kedapatan yang sewenang-wenang melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) kepada aparat desa di daerah.***


wwwwww