Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Diprotes Banyak Pihak, Bareskrim Polri Akan Cabut Status Tersangka 6 Laskar FPI yang Meninggal Dunia
Hukum
22 jam yang lalu
Diprotes Banyak Pihak, Bareskrim Polri Akan Cabut Status Tersangka 6 Laskar FPI yang Meninggal Dunia
2
Bantah Iming-imingi Uang Rp 100 Juta untuk Kudeta, Jhoni Allen Akui KLB Butuh Biaya
Peristiwa
22 jam yang lalu
Bantah Iming-imingi Uang Rp 100 Juta untuk Kudeta, Jhoni Allen Akui KLB Butuh Biaya
3
Usai Rendang Mendunia, Kini Rawon Sabet Posisi Pertama Sup Terenak se-Asia
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Usai Rendang Mendunia, Kini Rawon Sabet Posisi Pertama Sup Terenak se-Asia
4
Tak Tergoda Tawaran, Renan da Silva Tetap Bersama Bhayangkara FC
Sepakbola
19 jam yang lalu
Tak Tergoda Tawaran, Renan da Silva Tetap Bersama Bhayangkara FC
5
Status Tersangka 6 Anggota Laskar FPI Sudah Dicabut, Ini Penjelasan Polri
Hukum
21 jam yang lalu
Status Tersangka 6 Anggota Laskar FPI Sudah Dicabut, Ini Penjelasan Polri
6
Peneliti IGJ Sebut Gaung Benci Produk Luar Negeri Kontradiktif dengan Kebijakan Pemerintah
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Peneliti IGJ Sebut Gaung Benci Produk Luar Negeri Kontradiktif dengan Kebijakan Pemerintah
Home  /  Berita  /  GoNews Group

DPD RI Minta Pemerintah Segara Bahas dan Sahkan UU Daerah Kepulauan

DPD RI Minta Pemerintah Segara Bahas dan Sahkan UU Daerah Kepulauan
Foto: DPD RI
Selasa, 25 Februari 2020 17:09 WIB
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait pembahasan RUU Daerah Kepulauan.

DPD RI meminta kepada DPR RI untuk segera membahas RUU inisiatif DPD RI tersebut agar dapat segera disahkan menjadi undang-undang di tahun 2020.

Rapat konsultasi yang berlangsung Selasa (25/2/2020) di Ruang Delegasi Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta itu, mempertemukan dua pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dengan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ads

Dalam rapat tersebut, Lanyalla didampingi Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Komite I, PPUU, Senator dari provinsi yang masuk daerah kepulauan. Sedangkan Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel, Baleg, serta Komisi II DPR RI.

Usai DPD RI melakukan konsultasi dan menyerahkan RUU Daerah Kepulauan kepada Ketua DPR RI, Puan meminta agar segera dilakukan pembahasan secara tripartit.

Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang mengatakan, rapat antara DPD RI dengan DPR RI tersebut merupakan tahapan proses politik yang penting dalam pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang. Dengan semakin cepat disahkannya RUU tersebut, maka permasalahan pembangunan di provinsi kepulauan akan semakin cepat teratasi.

"Kami dari DPD RI yang dipimpin oleh Pak Ketua, menyerahkan secara resmi berkenaan dengan tindak lanjut RUU Daerah Kepulauan. Ini menyangkut masalah kelembagaan, tentu DPD RI sebagai salah satu pemrakarsa RUU ini mencoba berbicara dengan Pimpinan DPR RI dalam rangka mempercepat proses ini," ucapnya.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menjelaskan, jika RUU Daerah Kepulauan merupakan jawaban atas ketidakadilan yang dialami oleh provinsi-provinsi yang masuk ke daerah kepulauan. Karena selama ini kebijakan pembangunan yang diterapkan di daerah kepulauan disamakan dengan daerah daratan.

Padahal, kata Fachrul, keduanya memiliki karakteristik yang jauh berbeda. Hal tersebut dianggap merugikan delapan provinsi dan 86 kabupaten/kota yang masuk ke dalam daerah kepulauan, karena pembangunan yang ada menjadi tidak maksimal.

"Oleh karena itu, tadi kita sudah sepakat, antara DPR RI dengan DPD RI, untuk menjadikan RUU Daerah Kepulauan ini segera disahkan menjadi undang-undang. Ini menyangkut harkat hidup dan keadilan dalam hal anggaran terhadap provinsi-provinsi dan kabupaten yang ada di daerah kepulauan," ucap Fachrul yang juga Senator dari Aceh ini.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Johan Budi mengemukakan, bahwa sebenarnya DPR RI mendukung RUU Daerah Kepulauan untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Tetapi untuk mengesahkan menjadi undang-undang, harus dilakukan pembahasan secara tripartit, dan sampai saat ini DPR RI masih menunggu respon dari Pemerintah.

"Tadi mengemuka juga bahwa ini perlu segera ada surat presiden untuk segera dibawa dalam pembahasan RUU Kepulauan ini. Jadi kami masih menunggu juga dari pemerintah, karena tidak bisa DPR membahas undang-undang sendiri, harus sama presiden," jelas Johan Budi yang pernah menjabat sebagai Jubir Presiden ini.

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), Alirman Sori, menilai RUU Daerah Kepulauan mendesak untuk segera disahkan. Keberadaan RUU tersebut dianggap sebagai upaya untuk menjaga dan merawat keutuhan NKRI.

Alirman berpendapat, seharusnya pemerintah tidak perlu khawatir akan konsekuensi anggaran saat RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang. Ketika RUU tersebut disahkan, maka pemerataan percepatan pembangunan akan terwujud, dan pada akhirnya akan menguntungkan negara.

"Kalau dua ini mampu diagregasi dalam undang-undang ini, dipastikan daerah kepulauan akan terjadi lompatan-lompatan yang luar biasa, percepatan ekonomi akan terjadi, dan percepatan kesejahteraan akan terjadi. Untuk itu undang-undang ini dipandang perlu, sangat mendesak dan sangat strategis, tanda keberpihakan negara terhadap NKRI," tegas Alirman yang berasal dari Sumatera Barat ini.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Hukum, Politik, DKI Jakarta
wwwwww