Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
Politik
23 jam yang lalu
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
2
Cegah Kekacauan Umat di Indonesia, Komisi Agama Minta Pemerintah Responsif
Nasional
22 jam yang lalu
Cegah Kekacauan Umat di Indonesia, Komisi Agama Minta Pemerintah Responsif
3
Ditinggal Maju Pilkada 2020, Ini Kata Sekwan Soal Pengganti Tiga Pimpinan DPRD Riau
Politik
23 jam yang lalu
Ditinggal Maju Pilkada 2020, Ini Kata Sekwan Soal Pengganti Tiga Pimpinan DPRD Riau
4
Bawaslu: Hari Kedua Kampanye, Paslon di 10 Daerah Langgar Protokol Corona
Peristiwa
24 jam yang lalu
Bawaslu: Hari Kedua Kampanye, Paslon di 10 Daerah Langgar Protokol Corona
5
Opini Pasca AS Batasi Pasokan ke Perusahaan Semikonduktor Terbesar China
Internasional
24 jam yang lalu
Opini Pasca AS Batasi Pasokan ke Perusahaan Semikonduktor Terbesar China
6
Komisi X Sambut Baik Pencabutan Kluster Pendidikan dari RUU Ciptaker
Politik
24 jam yang lalu
Komisi X Sambut Baik Pencabutan Kluster Pendidikan dari RUU Ciptaker
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Honorer Nonkategori: Tolong Pemerintah Jangan Diskriminasi Kami

Honorer Nonkategori: Tolong Pemerintah Jangan Diskriminasi Kami
Guru Honorer Riau saat Bertemu Legislator Riau di Senayan.(GoNews.co)
Rabu, 26 Februari 2020 23:03 WIB
PEKANBARU - Honorer nonkategori (NonK) yang tergabung dalam organisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) Riau, meminta pemerintah jangan sampai berlaku diskriminatif.

Hal ini disampaikan Ketua GTKHNK 35+ Eko Wibowo merespons sikap pemerintah dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja Aparatur Sipil Negara (Panja ASN) Komisi II DPR RI, bersama tujuh kementerian/lembaga (K/L) pada 24 Februari 2020.

Salah satu kesimpulan rapat tersebut menyatakan; Komisi II DPR RI meminta KemenPAN-RB melakukan sinkronisasi data tenaga honorer dengan prioritas tenaga honorer K2 antarinstansi pusat dan daerah sebagai dasar pembuatan roadmap penyelesaian masalah tenaga honorer, sesuai dengan PP 49/2018.

"Pemerintah jangan diskriminatif terhadap honorer. Kami ada di sekolah negeri, dan kami mempunyai NUPTK (Dapodik Kemendiknas)," ucap Eko Wibowo seperti dilansir GoNews.co dari jpnn.com, Selasa (25/2).

Eko menjelaskan bahwa guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori usia 35 tahun ke atas itu terdiri dari guru GTT honorer daerah provinsi yang digaji dari APBD berdasarkan SK Gubernur.

Kemudian, guru GTT Pemda Kabupaten/Kota berdasarkan SK Bupati dan Wali Kota, guru honorer komite yang diangkat dengan SK Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta tenaga kependidikan yang terdiri dari TU, OP dan penjaga sekolah.

"Mereka itu mengabdi sudah puluhan tahun, ada yang 15 bahkan 20 tahun. Mereka termasuk guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori usia 35 tahun ke atas," jelas guru di SMKN 2 Pekanbaru ini.

Karena itu dia berharap pemerintah adil dalam menyelesaikan masalah honorer termasuk yang nonkategori.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:JPNN.com
Kategori:Peristiwa, Pendidikan, Pemerintahan, Politik, Riau, DKI Jakarta

wwwwww