Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
MPR RI
23 jam yang lalu
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
2
Mahfuz: Gelora Indonesia Partai Terbuka dan Kekuatan Politik Baru
Politik
14 jam yang lalu
Mahfuz: Gelora Indonesia Partai Terbuka dan Kekuatan Politik Baru
3
Sepasang PNS yang Pingsan Bugil dalam Kijang Innova Ternyata Pejabat Dinas Pendidikan
Peristiwa
13 jam yang lalu
Sepasang PNS yang Pingsan Bugil dalam Kijang Innova Ternyata Pejabat Dinas Pendidikan
4
New Normal, Era Dunia Konstruksi di Revolusi Industri 5.0
Pemerintahan
24 jam yang lalu
New Normal, Era Dunia Konstruksi di Revolusi Industri 5.0
5
Istri Polisi Sekap dan Aniaya Bidan dalam Poskesdes, Korban Harus Dirawat di Rumah Sakit
Peristiwa
14 jam yang lalu
Istri Polisi Sekap dan Aniaya Bidan dalam Poskesdes, Korban Harus Dirawat di Rumah Sakit
6
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
Kesehatan
4 jam yang lalu
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Soal Kepala Badan Otorita IKN, Teras Narang: Ngapain? Legalitasnya aja Belum!

Soal Kepala Badan Otorita IKN, Teras Narang: Ngapain? Legalitasnya aja Belum!
Ketua Komite I DPD RI, Teras Narang (kedua kiri). (Foto: Zul/GoNews.co)
Rabu, 11 Maret 2020 15:32 WIB
JAKARTA - Ketua Komite I DPD RI, Teras Narang bicara soal rencana pemerintah menunjuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara, menyusul rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Menurut Teras, langkah itu belum saatnya untuk ditempuh saat ini.

"Ngapain? Legalitasnya aja belum. Ngapain? Dia mau bikin apa? Kasih aja ke Badan Perencanaan/Bappenas!" kata Teras dalam sebuah diskusi gelaran MPR di Media Center MPR/DPD RI, Rabu (11/3/2020).

Bukan menentang mentah-mentah, tapi pembangunan Ibu Kota baru, menurut mantan Pimpinan Komisi II dan III DPR RI masa lampau ini, harus berbekal regulasi/peraturan perundangan yang tepat terlebih dahulu.

"Ini adalah suatu fakta legalitas, masalah keyuridisan yang harus diperhatikan," kata Teras.

Ia menandakan, "Nanti dulu deh! Kalau semua unsur legalnya semuanya sudah ada di hadapan kita, baru bentuk (Badan Otorita)!".

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Soeharso Monoarfa mengatakan, proyek Ibu Kota Baru akan dipimpin pejabat setingkat Menteri dan dalam sebuah badan otoritas, yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi.

Kemudian, pada Senin (2/3/2020) pekan lalu, Presiden Jokowi menyebut nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebagai kandidat pemimpin badan otoritas tersebut.

"Kandidatnya ada Banyak, satu Pak Bambang Brodojonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Politik, GoNews Group

wwwwww