Komisi III DPR: Pemerintah Sebaiknya Fokus Pada Penanganan Pasien Terjangkit Corona

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, M. Nabil Haroen, mendesak pemerintah fokus terhadap penanganan pasien terjangkit Virus Corona.

Hal itu dikatakan Nabil, guna merespon terkait dengan maraknya perdebatan di media sosial dan ruang publik tentang apakah pemerintah layak memberikan subsidi pesawat murah, untuk menjaga stabilitas pariwisata regional.

Dimana pemerintah Indonesia menggelontorkan Rp 443,39 miliar untuk diskon 30 persen tiket pesawat ke 10 destinasi wisata. Insentif ini akan dirasakan 25 persen penumpang per pesawat yang berlaku sejak Maret-Mei 2020.

"Terkait dengan hal ini, ada beberapa catatan penting yang harus saya sampaikan ke publik. Pemerintah seharusnya fokus terhadap penanganan pasien terdampak virus Corona dan peningkatan pelayanan kesehatan. Pemerintah Indonesia harus punya prioritas untuk menangani persebaran virus Corona dengan peningkatan pelayanan kesehatan. Anggaran sebaiknya difokuskan untuk pencegahan persebaran virus, penyembuhan pasien, serta langkah-langkah lanjutan untuk menekan korban terdampak virus Corona," ujarnya kepada GoNews.co melalui siaran persnya, Sabtu (14/3/2020).

Kebijakan pengobatan gratis bagi pasien terdampak Corona menurutnya harus dikawal. Menteri Kesehatan sendiri, telah menyatakan pemerintah menanggung seluruh biaya perawatan pasien yang terinfeksi virus Corona.

"Kebijakan ini sudah tertuang melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Kebijakan ini harus dikawal, agar implementasinya betul-betul dirasakan warga. Jangan sampai ada misleading dan salah persepsi dalam eksekusinya pada pelayanan kesehatan/perawatan pasien. Kebijakan ini juga membutuhkan anggaran besar, serta tenaga ekstra dari tenaga medis. Harus ada pengawalan, kalkulasi anggaran serta informasi yang jelas ke publik," tegasnya.

Menurutnya, dampak dari persebaran Virus Corona, juga harus diantisipasi agar tidak berdampak ke sektor ekonomi. "Tapi, saya kira banyak negara mengalami hal yang sama. Ini krisis global yang dirasakan hampir semua negara. Tapi, jangan sampai salah langkah hingga kriris yang lebih besar. Negara Italy dan Iran harus jadi contoh, jangan sampai negara kita lockdown karena persebaran virus corona. Kalau seperti itu, diskon tiket pesawat dan insentif anggaran untuk pariwisata tidak ada gunanya, karena pasti wisatawan akan menunda perjalanan," urainya.

Terkait dengan tiket murah kata Dia, bukan biang penyakit/persebaran virus. Karena tiket murah dan penyebaran virus corona dua hal yang berbeda. Tiket murah tidak bisa dianggap sebagai biang wabah Corona.

"Tiket murah di wilayah bisnis/kebijakan ekonomi, sedangkan virus corona itu penyakit. Meski demikian, pemerintah harus menimbang ulang penggelontoran insentif untuk pariwisata. Prioritasnya di peningkatan pelayanan kesehatan," tandasnya.

"Yang harus kita tingkatkan adalah kesadaran masyarakat Indonesia untuk proaktif mencegah penularan/persebaran virus Corona. Mereka yang baru perjalanan dari luar negeri, dari negara-negara yang tingkat infeksi virus corona tinggi, harus melapor ke rumah sakit yang dirujuk ke pengobatan Corona, atau mengikuti aturan sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Kesehatan dan unit terkait".

Di sisi lain, warga Indonesia lanjut Nabil, perlu mengurangi kegiatan-kegiatan berkumpul dengan massa dalam jumlah besar, yang kita tidak tahu apakah steril dari virus atau tidak. Intinya kita perlu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan, meski tidak boleh panik di tengah krisis penyakit ini.

Selain itu, pemerintah dengan beberapa unit di bawahnya, harus terus menerus bekerja keras untuk mengatasi persebaran virus corona ini, dengan peningkatan layanan kesehatan, serta pemberian informasi yang akurat dari satu pintu untuk menumbuhkan kepercayaan dan kejelasan petunjuk/mekanisme mengatasi persebaran virus bagi warga Indonesia.***