Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ingin Bayar Listrik dengan Mobile Banking, ID Pelanggan Justru Diblokir PLN
Nasional
12 jam yang lalu
Ingin Bayar Listrik dengan Mobile Banking, ID Pelanggan Justru Diblokir PLN
2
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
Kesehatan
20 jam yang lalu
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
3
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
Umum
19 jam yang lalu
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
4
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
5
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
6
Pastikan Pasokan Makanan, Sufmi Dasco Kunjungi Posko Masak Covid-19
Peristiwa
18 jam yang lalu
Pastikan Pasokan Makanan, Sufmi Dasco Kunjungi Posko Masak Covid-19
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

DPR: UN Ditiadakan karena Corona, Nilai Rapor jadi Pertimbangan Kelulusan Siswa

DPR: UN Ditiadakan karena Corona, Nilai Rapor jadi Pertimbangan Kelulusan Siswa
Ilustrasi. (Istimewa)
Selasa, 24 Maret 2020 13:52 WIB
JAKARTA - Penyebaran Corona Covid-19 di ujung masa akhir tahun pelajaran menimbulkan dilema bagi pemerintah. Pemerintah Saat ini tengah mengkaji berbagai opsi ujian bagi siswa tingkat dasar dan menengah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa, termasuk menggunakan nilai rapor karena ditiadakannya Ujian Nasional atau UN.

"Dari rapat konsultasi via daring (online) antara anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim maka disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam rapor," ungkap Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, kepada wartawan, Selasa (23/3).

Dia menjelaskan rapat konsultasi menyepakati jika pelaksanaan UN dari tingkat SMA, SMP, hingga SD ditiadakan. Kesepakatan ini didasarkan atas penyebaran Covid-19 yang kian massif.

Padahal jadwal UN SMA harus dilaksanakan pekan depan. Pun begitu dengan UN SMP serta SD yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.

"Penyebaran wabah Covid-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah Covid-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan," ujarnya.

Huda mengatakan saat ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai penganti UN. Kendati demikian opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring).

"Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di Gedung-gedung sekolah," katanya.

Politikus PKB ini menegaskan jika USBN via daring tidak bisa dilakukan, maka muncul opsi terakhir yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumalatif siswa selama belajar di sekolah. Untuk tingkat SMA dan SMP maka kelulusan siswa akan ditentukan melalui nilai kumalatif mereka selama tiga tahun belajar. Pun juga untuk siswa SD, kelulusan akan ditentukan dari nilai kumulatif selama enam tahun mereka belajar.

"Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai raport dalam menentukan kelulusan seorang siswa, karena semua kegiatan kulikuler atau ekstra kulikuler siswa terdokumentasi dari nilai raport," tandasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:liputan6.com
Kategori:Peristiwa, Pendidikan, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww