Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
BPJPH Rilis Indonesia Global Halal Fashion, Targetkan Kejayaan di Pasar Dunia
Ekonomi
1 jam yang lalu
BPJPH Rilis Indonesia Global Halal Fashion, Targetkan Kejayaan di Pasar Dunia
2
Okto Sebut Sudah 9 Atlet Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
23 menit yang lalu
Okto Sebut Sudah 9 Atlet Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Sama dengan Demokrat, PAN juga Tolak Rapid Test Anggota DPR

Sama dengan Demokrat, PAN juga Tolak Rapid Test Anggota DPR
Selasa, 24 Maret 2020 14:36 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional menolak untuk melakukan rapid test kepada anggota DPR dan juga keluaganya. PAN memandang keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus diutamakan.

Di tengah situasi seperti ini, semua pihak harus cerdas dan arif dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus corona. "Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan," ujar Anggota Fraksi PAN DPR RI Prof Zainuddin Maliki, Selasa (24/3/2020) melalui pesan Whatsapp yang diterima GoNews.co.

"Saya yakin ada perasaan tidak enak pada teman-teman anggota. Apalagi, ini bukanlah kebijakan formal DPR. Ini adalah usulan dan kebijakan sepihak kesekjenan DPR. Saya tahu para anggota DPR lebih mengutamakan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar yang perlu mendapat perhatian," tegasnya.

Atas dasar itu, kata Dia sebaiknya rencana rapid test pada anggota DPR dan keluarganya dibatalkan. Saat ini lanjutnya, masyarakat banyak menyorot kinerja pemerintah dan DPR. Lebih baik jika DPR fokus mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks penanganan virus corona ini.

"Kalau mau mengadakan test, silahkan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," paparnya.

Agar isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut-larut, kata Dia, pimpinan DPR sebaiknya segera meminta agar kesekjenan membatalkan kegiatan tersebut.

"Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan anggota, namun tetap saja masyarakat merasa ada kejanggalan. Kalaupun ada sumbangan, lebih bagus jika disumbangkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,' pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat juga menolak rapid test atau tes usap untuk anggota DPR dan keluarganya. Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias ibas menilai, seharusnya anggota Dewan memiliki rasa empati dan kemanusiaan terhadap masyarakat yang terinfeksi virus Corona.

Rapid test kepada anggota DPR itu dinilai tidak tepat karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan tes Covid-19, sehingga tidak layak kalau anggota DPR mendapat prioritas menjalani rapid test.

"Dahulukan rakyat, karena mereka yang benar membutuhkan," ujar Ibas dalam keterangannya, Senin (24/3/2020).

Demokrat menolak rapid test karena alasan kemanusiaan, apalagi saat ini banyak tenaga medis gugur merawat para pasien virus Corona. Ibas meminta pemerintah memberikan kepastian, perlindungan hingga distribusi alat kesehatan kepada garda terdepan dalam penanganan Corona ini.

"Intinya negara harus perhatikan keadilan untuk semua warga, termasuk akses mendapatkan kepastian, perlindungan dan distribusi alat-alat kesehatan," kata Ibas.***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77