DPR Siap Kawal Implementasi Kebijakan Strategis Penanganan Covid-19

JAKARTA - Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan penyiapan anggaran sebesar Rp405,1 triliun, perlu ada dukungan rakyat untuk saling bekerjasama dan pengawalan terhadap implementasi kebijakan dan penggunaan anggaran.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen kepada wartawan, Rabu (01/4/2020) melalui siaran Persnya.

"Prioritas anggaran untuk kebijakan strategis dalam penanganan Covid-19. Sejauh ini, saya percaya hitung-hitungan pemerintah dalam situasi krisis ini. Saya kira banyak pertimbangan yang menjadi rujukan sebelum pengambilan keputusan. Uang senilai Rp405,1 triliun ini bukan angka yang sedikit. Tapi seberapapun uang yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 juga akan sia-sia jika tidak ada prioritas, atau salah langkah," ujarnya.

Ia mencontohkan, saat ini banyak negara-negara besar dan modern yang tumbang oleh krisis akbat Corona ini. "Kita bisa melihat apa yang terjadi di Italia dan sebagian negara Eropa. Mereka punya tantangan besar, yang beda-beda tiap negara. Jadi angka Rp405,1 itu menurut saya sangat logis dan harus dikawal bersama agar manfaatnya maksimal," tandasnya.

Keberpihakan terhadap rakyat kecil dirasa sangat penting, agar semua bisa bertahan hidup. "Prinsipnya saya lihat progress atas bawah, maksudnya pemerintah memberi keringanan, menggelontorkan anggaran, memberi stimulus. Dari warga, ada banyak sekali inisiatif untuk meminimalisir persebaran Covid-19, untuk bersama-sama saling menjaga desa masing-masing, serta ada keinginan tinggi untuk jaga kesehatan," tegasnya.

Namun, kata Dia, harus ada mekanisme pengawalan program strategis dan anggaran agar tepat sasaran. Pengawalan dalam situasi krisis ini sifatnya kan extraordinary, Komisi IX DPR RI akan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait untuk menentukan langkah terbaik dalam pengawalan anggaran.

"Yang jelas, berada pada situasi yang membutuhkan kecepatan gerak, sekaligus pengawasan detail dan cermat agar anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini harus tepat sasaran," imbaunya.

Keberpihakan Jokowi dan jajaran pemerintah, Ia anggap sudah tepat di tengah krisis ini. Ada insentif untuk listrik gratis bagi 24 juta pelanggan, serta 50% untuk 7 juta pelanggan itu sudah mengcover banyak sekali warga.

"Tapi memang belum terlihat detail tentang dukungan penangguhan cicilan bagi nelayan dan petani, dan jaminan ketahanan pangan. Penangguhan cicilan ada seruan presiden, tapi implementasinya masih harus dikawal dengan peraturan jelas," ujarnya.

Di sisi dukungan bagi tim medis saat ini Ia melihat sudah sangat luar biasa, dengan gerak cepat pemerintah. Bahkan, pembangunan satu Rumah Sakit untuk penanganan pasien Corona dibangun cepat selama 8 hari. "Ini langkah bagus bahwa kita bersama-sama yakin mampu melewati krisis," tegasnya.

"Jadi, kita perlu dukung bersama, dengan cara saling menjaga, saling bekerjasama, serta memantau apa yang terjadi di lingkungan terkecil kita. Jika semua saling dukung di lingkungan terkecilnya, akan membangkitkan semangat untuk melewati masa krisis ini dengan keteguhan dan ketabahan," paparnya lagi.

Pemerintah kata dia, saat ini sudah mengambil langkah-langkah strategis, yang harus didukung dengan bekerjasama, saling memantau agar program-program tepat sasaran.

"Seperti yang kita saksikan bersama, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Di antara, pasal yang bisa kita garis bawahi, yakni Pasal 3 PP 21/2020. 'Pembatasan sosial berskala besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan'," ujarnya.***