Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
Politik
19 jam yang lalu
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
2
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
Ekonomi
22 jam yang lalu
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
3
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
MPR RI
15 jam yang lalu
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
4
Detik-detik Jenazah PDP Corona di Sumsel Jatuh Saat akan Dikuburkan
Peristiwa
23 jam yang lalu
Detik-detik Jenazah PDP Corona di Sumsel Jatuh Saat akan Dikuburkan
5
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Politik
23 jam yang lalu
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
6
Ketua MPR Apresiasi Polri, Gagalkan Kembali Peredaran Narkotika Jenis Sabu Hampir Setengah Ton
Hukum
23 jam yang lalu
Ketua MPR Apresiasi Polri, Gagalkan Kembali Peredaran Narkotika Jenis Sabu Hampir Setengah Ton
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Ada Celah di Permenkumham, WNA Masih bisa Masuk Indonesia

Ada Celah di Permenkumham, WNA Masih bisa Masuk Indonesia
Ilustrasi: Ist.
Kamis, 02 April 2020 16:21 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto, mengkritik diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Republik Indonesia sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Pasalnya, kata Wihadi, aturan tersebut mengecualikan WNA dapat masuk ke Indonesia yang hanya memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap). Namun, tidak menyebutkan kapan waktu Kitas/Kitab diterbitkan yang dapat dipergunakan untuk masuk ke Indonesia.

Hal itu, kata Politisi Gerindra ini, berpotensi menjadi dalih WNA masuk ke Indonesia. Padahal di Indonesia sudah sejak lama melarang WNA masuk ditengah mewabahnya Covid-19/Corona.

Sebab itu, Wihadi meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham tidak menerbitkan permohonan baru Kitas maupun Kitap kepada WNA untuk saat ini.

"Jadi jangan diakali penerbitan Kitab dan Kitas yang tanggal 2 atau 3 April 2020 untuk masuk. Untuk saat ini kita minta kepada Imigrasi untuk tidak diterbitkan Kitab dan Kitas untuk permohonan-permohonan baru," kata Wihadi Wiyanto saat dihubungi, Kamis (2/4/2020).

Wihadi mengaku sudah berniat untuk menyampaikannya langsung masalah ini kepada Menkumham Yasonna Laoly, dimana kemarin Komisi III mengadakan rapat kerja bersama Menkumham secara virtual. Namun niat tersebut diurungkannya karena dalam rapat secara virtual tidak semua anggota bisa menyampaikan masukannya.

"Rapat virtual ini masalahnya, kita sulit berbicara," kata dia.

Selain itu, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini juga meminta pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham melakukan pendataan bagi WNA yang sudah over stay di Indonesia. Khususnya WNA yang tinggal di Indonesia memakai visa turis.

"Ini perlu di data, karena mereka itu lah yang sebenarnya bukan tenaga kerja asing, tetapi orang yang bisnis di Indonesia secara ilegal. Terutama orang-orang dari China," ungkapnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Hukum, GoNews Group

wwwwww