Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ingin Bayar Listrik dengan Mobile Banking, ID Pelanggan Justru Diblokir PLN
Nasional
12 jam yang lalu
Ingin Bayar Listrik dengan Mobile Banking, ID Pelanggan Justru Diblokir PLN
2
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
Kesehatan
21 jam yang lalu
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
3
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
Umum
19 jam yang lalu
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
4
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
5
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
6
Pastikan Pasokan Makanan, Sufmi Dasco Kunjungi Posko Masak Covid-19
Peristiwa
18 jam yang lalu
Pastikan Pasokan Makanan, Sufmi Dasco Kunjungi Posko Masak Covid-19
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Jokowi Tegaskan Napi Koruptor Tak Dibebaskan

Jokowi Tegaskan Napi Koruptor Tak Dibebaskan
Senin, 06 April 2020 14:18 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - RSetelah menuai protes dari berbagai pihak, akhirnya Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan membebaskan napi koruptor.

Presiden hanya menyetujui pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana umum, untuk mencegah penyebaranvirus corona (Covid-19) di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Saya sudah menyetujui ini juga, agar ada juga pembebasan napi karena memang lapas kita yang over kapasitas, sehingga sangat berisiko untuk mempercepat penyebaran covid 19 di lapas-lapas kita," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang laporan Tim Gugus Tugas Covid-19, Senin (6/4/2020).

Jokowi menjelaskan, pembebasan napi tindak pidana umum itu memiliki syarat dan kriteria, dan juga pengawasan tertentu.

Sementara terhadap narapidana kasus korupsi, Jokowi memastikan, hal itu tidak pernah dibahas dalam rapat. Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, pemerintah tak akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012.

"Mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99/2012 tidak ada, perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan untuk napi, hanya untuk napi pidana umum," tuturnya.

Dalam catatan ICW, bila revisi ini lolos maka 22 napi megakorupsi yang telah merugikan negara dipastikan lolos. Seperti mantan Ketua DPR Setya Novanto, bekas Menteri Agama Suryadharma Ali, pengacara kondang OC Kaligis hingga mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu, bakal bebas.

Mantan Gubernur DKI Jakarat itu menyebut, kebijakan pembebasan bersyarat terhadap napi tindak pidana umum, juga telah dilakukan sejumlah negara di dunia, di antaranya di Iran yang membebaskan 95 ribu napi dan di Brazil yang membebaskan 34 ribu napi.

Tujuannya untuk mengantisipasi penyebaran wabah. "Di negara-negara yang lainnya juga melakukan yang sama," tukasnya.

Sebelumnya, melalui akun instagramnya @najwashihab, pembawa acara program Mata Najwa mengunggah isi percakapannya dengan Yasonna melalui WhatsApp.

Dalam percakapan itu, Yasonna meminta Najwa untuk berhenti bersikap provokatif. "Saya heran dengan tuduhan tak berdasar Najwa, tentang pembebasan koruptor. Suudzon banget, sih, provokatif dan politis. Belum ada kebijakan itu. Tunggu, dong, seperti apa," tulis Yasonna.

Najwa tidak terima dengan tuduhan yang dilemparkan Yasonna yang menyebutkannya provokatif. "Kok, provokasi, pak menteri? Saya sedang menjalankan hak sebagai warga negara yang meminta penjelasan dari pemerintah soal topik yang penting ini," ujar Najwa.

Sembari mengirimkan siaran pers kepada Najwa perihal keberlanjutan wacana pembebasan napi korupsi dan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi napi sebelum dibebaskan, Yasonna menuduh media bertindak gegabah.

"Kami masih exercise (usulan revisi itu). Tidak gegabah. Beda dengan media, gegabah, berimajinasi dan provokasi," kata Yasonna.

Pernyataan Yasonna itu membuat perempuan kelahiran 16 September 1977 itu geram karena menyebutkan media gegabah. Putri Quraish Shihab itu menjelaskan pemberitaan media muncul dari rapat resmi Menkumham dengan Komisi III DPR pada Rabu, 1 April 2020.

"Semua keterangan soal usulan revisi PP No 9/2012 yang menyebut kriteria dan syarat yang memungkinkan pembebasan napi koruptor berasal dari penjelasan Menteri Yasonna sendiri dalam rapat itu," balas Najwa.

Najwa memandang hal yang wajar jika ada beragam reaksi yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat akibat wacana pembebasan napi korupsi belakangan ini. Sama halnya dengan pernyataan KPK yang menolak pandemi Covid-19 jadi dalih pembebasan koruptor.

"Kajian KPK menunjukkan, napi koruptor bukan penyebab kapasitas berlebih lapas," kata Najwa.

Di akhir percakapannya dengan Yasonna, Najwa menanyakan kepastian usulan tersebut akan diajukan kepada Presiden Jokowi, seperti apa konkretnya revisi PP 99/2012, dan meminta izin untuk mendapatkan rancangan usulan tersebut.

"Lagi disimulasi. Saya rapat di Menkopolhukam dulu. Wait and see. Tapi jangan provokasi dulu, ya," jawab Yasonna.

Mendapat jawaban tersebut, Najwa kembali menegaskan kalau dia dan pihaknya tidak ada niatan memprovokasi dan hanya sebatas menjalankan haknya sebagai warga negara untuk meminta penjelasan kepada pemerintah.

"Baik. Jadi kami akan wait and see, Pak. Sambil tetap akan mempertanyakan dan menggugat berbagai hal yang kami anggap janggal," ucap Najwa.***


wwwwww