Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Banyak Masyarakat Terjebak Pinjaman Online, Ini Catatan DPR Untuk APFI dan OJK
Politik
15 jam yang lalu
Banyak Masyarakat Terjebak Pinjaman Online, Ini Catatan DPR Untuk APFI dan OJK
2
Jumlah Pasien Covid Tak Imbang dengan Jumlah Nakes, Negara Wajib Hadir
Politik
15 jam yang lalu
Jumlah Pasien Covid Tak Imbang dengan Jumlah Nakes, Negara Wajib Hadir
3
Pemerintah Didesak Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris
Peristiwa
13 jam yang lalu
Pemerintah Didesak Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris
4
Pemerintah Diminta Tegas dan Tak Tebang Pilih Tegakkan Protokol Kesehatan
Kesehatan
13 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Tegas dan Tak Tebang Pilih Tegakkan Protokol Kesehatan
5
Selalu Gratiskan Biaya Berobat Santri, Dr Andriani Wafat saat Gempa Guncang Mamuju
Peristiwa
13 jam yang lalu
Selalu Gratiskan Biaya Berobat Santri, Dr Andriani Wafat saat Gempa Guncang Mamuju
6
Sinergikan SDGs, Gus Menteri Minta Desa Lakukan Pendataan secara Mikro
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Sinergikan SDGs, Gus Menteri Minta Desa Lakukan Pendataan secara Mikro
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Corona, Dana Desa Tahap Pertama belum Cair Semua, DPR, DPD hingga Wapres Dimana?

Corona, Dana Desa Tahap Pertama belum Cair Semua, DPR, DPD hingga Wapres Dimana?
Analis Kebijakan Koalisi Lawan Corona, Iwan Sulaiman Soelasno. (Foto: Dok. Pribadi)
Selasa, 07 April 2020 15:53 WIB
JAKARTA - Alih-alih dana desa pada tahap pertama ini direalokasi untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa-desa, justru banyak desa yang belum memperoleh dana desa tahap pertama.

Hal ini terungkap setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegeramannya pada saat Rapat Terbatas (Ratas) hari ini. Jokowi mengatakan dana desa Rp 72 T baru tersalur 13% atau 32 persen dari pagu tahap pertama yaitu 40 persen.

Analis Kebijakan Koalisi Lawan Corona, Iwan Sulaiman Soelasno, menyatakan kekecewaannya dengan kinerja Kemenkeu RI dan Kemendes RI sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap penyaluran dana desa.

"Apa yang harus direalokasi oleh pemerintah desa di seluruh Indonesia? Wong ternyata banyak Pemdes yang belum menerima dana desa tahap pertama. Sementara untuk melawan pandemi Covid-19 ini sangat dibutuhkan ketersediaan dana segar termasuk untuk perkuat daya beli," kata Iwan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Iwan mendesak semua pihak untuk lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan kepada Kemenkeu dan Kemendes, terutama di saat darurat seperti ini-dalam menghadapi pandemi Covid-19/Corona.

"Kami ingin DPR RI, DPD RI, mengawasi secara ketat penyaluran dana desa di masa pandemi covid-19 ini. Para Menko juga harus perkuat koordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendes. Pak Wapres itu kan Ketua DPOD dengan salah satu tugasnya memberi pertimbangan soal dana desa, Pak Wapres bisa memanggil Mendes dan Menkeu soal ini. Kami belum melihat peran Pak Wapres disini," tutupnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, Ekonomi, GoNews Group
wwwwww