Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
Kesehatan
16 jam yang lalu
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
2
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
Umum
14 jam yang lalu
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
3
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
4
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
5
MPR: Keteladanan Dua Prajurit TNI asal NTT Patut Dicontoh
Politik
13 jam yang lalu
MPR: Keteladanan Dua Prajurit TNI asal NTT Patut Dicontoh
6
Pastikan Pasokan Makanan, Sufmi Dasco Kunjungi Posko Masak Covid-19
Peristiwa
13 jam yang lalu
Pastikan Pasokan Makanan, Sufmi Dasco Kunjungi Posko Masak Covid-19
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Corona, Dana Desa Tahap Pertama belum Cair Semua, DPR, DPD hingga Wapres Dimana?

Corona, Dana Desa Tahap Pertama belum Cair Semua, DPR, DPD hingga Wapres Dimana?
Analis Kebijakan Koalisi Lawan Corona, Iwan Sulaiman Soelasno. (Foto: Dok. Pribadi)
Selasa, 07 April 2020 15:53 WIB
JAKARTA - Alih-alih dana desa pada tahap pertama ini direalokasi untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa-desa, justru banyak desa yang belum memperoleh dana desa tahap pertama.

Hal ini terungkap setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegeramannya pada saat Rapat Terbatas (Ratas) hari ini. Jokowi mengatakan dana desa Rp 72 T baru tersalur 13% atau 32 persen dari pagu tahap pertama yaitu 40 persen.

Analis Kebijakan Koalisi Lawan Corona, Iwan Sulaiman Soelasno, menyatakan kekecewaannya dengan kinerja Kemenkeu RI dan Kemendes RI sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap penyaluran dana desa.

"Apa yang harus direalokasi oleh pemerintah desa di seluruh Indonesia? Wong ternyata banyak Pemdes yang belum menerima dana desa tahap pertama. Sementara untuk melawan pandemi Covid-19 ini sangat dibutuhkan ketersediaan dana segar termasuk untuk perkuat daya beli," kata Iwan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Iwan mendesak semua pihak untuk lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan kepada Kemenkeu dan Kemendes, terutama di saat darurat seperti ini-dalam menghadapi pandemi Covid-19/Corona.

"Kami ingin DPR RI, DPD RI, mengawasi secara ketat penyaluran dana desa di masa pandemi covid-19 ini. Para Menko juga harus perkuat koordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendes. Pak Wapres itu kan Ketua DPOD dengan salah satu tugasnya memberi pertimbangan soal dana desa, Pak Wapres bisa memanggil Mendes dan Menkeu soal ini. Kami belum melihat peran Pak Wapres disini," tutupnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, Ekonomi, GoNews Group

wwwwww