Meski Anggaran Berkurang, Polri Diminta Antisipasi Gangguan Kamtibmas selama PSBB DKI

JAKARTA - DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 10 April 2020. Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, meminta Polri tetap efektif menjalankan fungsi Kamtibmas meski Anggaran Polri telah berkurang 8 triliun, buntu pengesahan Perpres 54/2020.

"Kepolisian mesti mengantisipasi potensi meningkatnya gangguan kamtibmas akibat pandemi Covid-19, termasuk dalam kondisi penerapan PSBB oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebagai penyelenggara kamtibmas, Polri memiliki fungsi yang strategis untuk memastikan PSBB berjalan dengan baik," tutur Herman kepada wartawan, Kamis (9/4/2020).

Herman juga berharap segera ada kejelasan detail mengenai pelaksanaan tugas aparat kepolisian dalam kondisi PSBB. Herman menyebut hal ini penting guna menghindari kesalahpahaman di lapangan.

"Selain detail tugas dan wewenang, harus dipastikan juga masyarakat sudah mendapatkan informasi yang benar," ucapnya.

Herman juga menyampaikan agar aparat kepolisian mengedepankan tindakan humanis dan persuasif dalam penerapan PSBB di DKI Jakarta.

"Rakyat sedang susah. Psikologis masyarakat, bukan hanya di Jakarta, sedang tertekan oleh penyebaran virus Corona. Oleh sebab itu, aparat yang bertugas di lapangan harus mengedepankan langkah persuasif dan humanis. Ketegasan harus ditunjukkan sebagai bukti nyata kehadiran negara, tetapi prinsip profesional, modern, dan terpercaya juga mesti dipertahankan," katanya.

Herman meminta pimpinan dan para pejabat di Polri supaya betul-betul memonitor secara berjenjang operasional petugas di lapangan, "termasuk ketersediaan APD dan kecukupan logistik,".***