Evaluasi Tiga Hari Pelaksanaan PSBB DKI

JAKARTA - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah digelar di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sejak Jumat 10/4/2020. Sejumlah apresiasi menjadi buah evaluasi Koalisi Lawan Corona, seperti disampaikan Jurubicara mereka, Nukila Evanty.

"Dalam kerangka untuk pelaksanaan UU No 6/2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 9/2020, sekolah dan tempat kerja telah diliburkan, fasilitas umum telah dibatasi kecuali untuk sarana kesehatan, pangan, komunikasi dan hal strategis lainnya. Termasuk juga, keberhasilan pemerintah menjaga keamanan dalam 3 hari pertama ini," kata Nukila dalam pernyataan pers, Minggu (12/4/2020).

Meski begitu, kata Nukila, pemerintah masih lamban dalam pemenuhan ketersediaan kebutuhan pangan seperti Sembako. "Sembako masih sangat kurang,".

"Termasuk informasi pendaftaran Kartu Prakerja, BLT dan jenis bantuan lainnya. Koalisi banyak menerima aduan dari beberapa kelompok masyarakat miskin dan pekerja informal yang di PHK dan dirumahkan di DKI Jakarta, mereka mengalami kesulitan informasi terkait bagaimana mendapatkan sembako tersebut mulai hari kamis 9 april 2020 sebelum hari dilaksanakannya PSBB," kata Nukila.

Pemerintah, menurut Koalisi, perlu tanggap dalam penyampaian informasi tentang bagaimana memperoleh akses sembako tersebut terutama bagi kelompok masyarakat rentan yang belum terdaftar.

"Ini yang seharusnya dibereskan terlebih dahulu sebelum penetapan PSBB! Koalisi sendiri mengalami kesulitan untuk menghubungi pihak Dinas Sosial, Kemensos, sebagai Humas yang seharusnya terbuka untuk dihubungi sewaktu-waktu," ungkap dia.

Lain dari aspek sosial, tegas Nukila, Koalisi Lawan Corona, mendesak Kementerian Kesehatan untuk mampu meyakinkan masyarakat terkait kapan tuntasnya penanganan wabah corona. Menurut Koalisi, harus ada progres atau kemajuan yang bertahap setiap hari, "dan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk itu,".

"PSBB ini harus ada indikator kemajuan ya, dari apa yang dilakukan oleh pemerintah sendiri," tandas Nukila.

Ada baiknya, Ia melanjutkan, pemerintah provinsi DKI Jakarta mulai mempublikasikan nama-nama lurah di tiap-tiap kelurahan, lengkap dengan kontak telepon serta email nya. "Kemudian nama RT dan RW beserta email dan nomer telepon agar memudahkan masyarakat menghubungi masing-masing kontak di wilayah mereka yang terdekat. Ini untuk pertanggungjawaban juga karena sepertinya PSBB ini seolah-olah adalah domain pemerintah,".

Koalisi Lawan Corona berharap DKI Jakarta dapat menjadi contoh penanganan Corona dalam skema PSBB selama 14 hari, bagi daerah-daerah lainnya. "Perbaikan harus terus ada, jika tak ingin disebut 'tak siap' setelah keluhan demi keluhan muncul terus menerus dan tak diatasi,".

Terkait perubahan aturan Ojol yang kini boleh mengangkut penumpang, Koalisi Lawan Corona menyatakan dukungannya, "selama terpenuhi protokol kesehatan misalnya menyemprotkan desinfektan, pengemudi memakai masker atau dibatasi jam-jamnya,".

"Meski bagaimana pun, para Ojol itu butuh penghidupan, dan roda perekonomian mesti tetap berjalan," kata Nukila.***