Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mandiri 3X3 Indonesia Tournament 2024 Disambut Antusias di Medan
Olahraga
22 jam yang lalu
Mandiri 3X3 Indonesia Tournament 2024 Disambut Antusias di Medan
2
Pelita Jaya Jadi Tim Pertama Lolos BCL Asia, Coach Ahang Blak-blakan Terkait Persaingan di Next Round
Olahraga
17 jam yang lalu
Pelita Jaya Jadi Tim Pertama Lolos BCL Asia, Coach Ahang Blak-blakan Terkait Persaingan di Next Round
3
UEA Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 FIFA 2027
Olahraga
18 jam yang lalu
UEA Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 FIFA 2027
4
Duel Fisik dan Membaca Permainan Itu Keunggulan Sergio Ramos
Olahraga
22 jam yang lalu
Duel Fisik dan Membaca Permainan Itu Keunggulan Sergio Ramos
5
Penuhi Target ke Semifinal Piala Asia U 23, Timnas Indonesia Selangkah Lagi Raih Tiket ke Paris
Olahraga
12 jam yang lalu
Penuhi Target ke Semifinal Piala Asia U 23, Timnas Indonesia Selangkah Lagi Raih Tiket ke Paris
6
Cetak Sejarah Baru, Timnas U 23 Indonesia Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23
Olahraga
12 jam yang lalu
Cetak Sejarah Baru, Timnas U 23 Indonesia Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23
Home  /  Berita  /  DPR RI

Butuh Kecermatan agar Penyaluran BLT Desa Tak Overlapping

Butuh Kecermatan agar Penyaluran BLT Desa Tak Overlapping
Warga penerima BLT Desa. (Ilustrasi: Ist.)
Selasa, 21 April 2020 15:06 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, meminta agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dilaksanakan dengan sangat hati-hati agar tepat sasaran.

"BLT Desa dengan tiga syarat itu yakni orang yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain, akan sulit diterapkan di lapangan dan mungkin terjadi overlapping," kata Hamka dalam Rapat Kerja (Raker) virtual bersama pemerintah, Selasa (21/4/2020).

Dalam Raker yang juga dihadiri Kementerian lain selain Kementerian Desa itu, Hamka mengungkapkan, "Saya lihat kepala desa sekarang langsung membagi, persoalannya adalah yang bersangkutan berhak (menerima, Red) atau tidak,".

Untuk diketahui, BLT Desa dibiayai APBN sebesar Rp 22 triliun. Anggaran itu diambil dari sebagian dana desa 2020 yang berjumlah total Rp 72 triliun. 12 juta KK keluarga miskin di desa dijatah masing-masing Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan-April hingga Juni 2020

Dalam Raker itu, Hamka juga menyatakan keprihatinannya, terkait minimnya anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/