Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
DPR RI
14 jam yang lalu
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
2
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
DPR RI
12 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
3
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Nasional
12 jam yang lalu
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
4
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disetujui
DPR RI
24 jam yang lalu
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disetujui
5
Bertambah 1.385, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 57.770 Orang
Kesehatan
24 jam yang lalu
Bertambah 1.385, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 57.770 Orang
6
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
Peristiwa
18 jam yang lalu
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
Home  /  Berita  /  DPR RI

Dinilai Tidak Efektif, Fraksi PAN DPR Desak Program Kartu Prakerja Ditunda

Dinilai Tidak Efektif, Fraksi PAN DPR Desak Program Kartu Prakerja Ditunda
Kamis, 23 April 2020 18:21 WIB
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan program kartu prakerja yang dijalankan pemerintah. Salah satunya dari sisi kepesertaan program yang dinilai belum bisa menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

"Bisa jadi mereka-mereka yang ada di daerah pelosok tanah air yang akses internetnya sangat susah belum tentu bisa ikut serta merta di dalamnya. Sementara yang ada di perkotaan, daerah-daerah kota besar yang di mana akses internetnya sangat mudah itu gampang sekali mengaksesnya. Karena itu ini persoalan persebarannya juga menjadi agak problematis," kata Ketua DPP PAN Saleh Daulay kepada wartawan, Kamis (23/4).

Kemudian di sisi lain, PAN melihat seleksi peserta dari Kartu Prakerja tidak objektif. Seleksi yang dibuat kelihatannya hanya untuk memenuhi keperluan administratif semata. Mengingat persyaratan yang dicantumkan hanya ada tiga, yakni warga negara Indonesia, umur di atas 18 tahun dan tidak sedang masa pendidikan.

"Jadi itu hampir semua orang yang daftar di sana itu akan lolos mengikuti program ini. Tapi kan kapasitasnya terbatas," ungkapnya.

"Lalu apa tolak ukur dari pemerintah untuk meluluskan atau tidak meluluskan. Saya dengar justru ada undian yang dibuat pemerintah. Jadi nanti semua yang daftar itu lalu diundi. Lalu diundi melalui internet itu yang lolos yang akan jadi peserta," lanjut dia.

Kemudian, pelatihan dalam program Kartu Prakerja belum tentu bisa diaplikasikan dengan baik. Karena pelatihannya dalam bentuk online. Dengan demikian para peserta hanya membaca modul dan video terkait dengan pelatihan itu.

"Sementara dengan praktik langsungnya itu kelihatannya tidak ada dijelaskan bagaimana caranya. Lalu apakah mereka-mereka yang terlatih atau dilatih seperti itu bisa memiliki keahlian seperti yang diharapkan. Karena memang praktiknya tidak ada‎," jelasnya.

Kemudian, tidak ada pula jaminan peserta yang ikut pelatihan dalam program kartu prakerja akan diterima bekerja. Sebab, di tengah pandemi Covid-19, perusahaan-perusahaan justru melakukan PHK karyawan.

"Dua Minggu lalu sudah ada sebanyak 5 juta orang di PHK. Mungkin itu akan bertambah terus seiring dengan masih belum bisa dikendalikannya virus Korona ini. Nah karena itu maka perlu dipertanyakan nanti mereka ini kemana dipekerjakannya. Lalu kedua mereka ingin membangun usaha sendiri mereka dapat modal dari mana. Apakah mereka punya modal sendiri atau mereka harus pinjam modal. Kalau modal sendiri tentu tidak punya. Tapi kalau mereka harus meminjam dana KUR itu ada prosedur yang tidak mudah," papar Saleh.

"Nah kemudian saya melihat bahwa pelatihan ini menyisakan problem juga karena ini yang mengikuti rata-rata belum bekerja. Atau yang di PHK. Nah ketika nanti mereka ikut pelatihan ini mereka butuh pulsa, butuh kuota data," imbuhnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menerangkan, program kartu prakerja sebaiknya dijadikan jaring pengaman sosial. Atau ditukar menjadi program bantuan sosial.

"Kalau sekarang kan target sasarannya cuma 5,6 juta orang. Tapi kalau dibuat menjadi jaring bantuan sosial katakanlah dikasih per keluarga Rp500 ribu itu berarti Rp1.500.000. Kalau Rp20 triliun dibagi Rp1.500.000‎ sudah terkumpul 13.3 juta sekian orang. Yang bisa disasar oleh program ini," ungkapnya.

Melihat seluruh kondisi di atas, dia meminta pemerintah untuk menunda dulu program kartu prakerja sampai nanti virus Corona ini bisa hilang dari Indonesia. "Apakah kartu prakerja ini perlu kita buat atau tidak. Masyarakat pasti akan tahu Presiden Jokowi memiliki niat yang baik untuk membantu masyarakat. Tapi masyarakat akan paham kalau Kartu Prakerja dialihkan ke bantuan sosial‎," tandasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, DPR RI, Politik, Pemerintahan, Peristiwa, DKI Jakarta

wwwwww