Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
16 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
16 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
16 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
16 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
5
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
17 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
16 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Pemerintah tidak Peka Buruh, Mardani: Hari Ini Adalah Hari Buruk Nasional

Pemerintah tidak Peka Buruh, Mardani: Hari Ini Adalah Hari Buruk Nasional
Jum'at, 01 Mei 2020 17:16 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Inisiator gerakan Kami Oposisi, Mardani Ali Sera menganggap hari ini adalah hari buruk nasional karena tidak pekanya pemerintah kepada buruh. Ia menganggap pemerintah lebih peduli kepada pemilik modal.

"Saya mengucapkan selamat hari buruh kepada seluruh buruh di Indonesia. Hari ini menjadi hari buruk bagi buruh di indonesia karena kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi yang nampaknya lebih pro kepada pemilik modal," kata Mardani, Jumat (1/5/2020).

Lebih lanjut, Legislator PKS itu mengatakan kondisi buruh saat ini memperihatinkan karena sudah 2,8 juta buruh terkena PHK akibat Covid-19, "Jumlah ini bisa terus bertambah apabila kebijakan pemerintah tidak tepat dan tanggap menanggulangi Pamdemik," ujar Mardani.

Wakil Ketua BPSAP DPR RI itu juga menganggap Buruh menjadi viktimisasi kebijakan pemerintah yang mencela-mencle dan menguntungkan kelompoknya sendiri. "Kita bisa lihat sendiri, berubah-ubahnya kebijakan Covid 19 dan kasus staffsus Presiden yang dapat proyek kakap pemerintah? Sedangkan buruh kita terkena gelombang PHK besar-besaran impas dari kebijakan itu," tutur Mardani.

Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu mendesak untuk segera menunda dan menyalurkan ke program stimulus Covid 19 yang sesuai dengan kondisi rill yang dibutuhkan masyarakat saat ini. "Saya minta Pemerintah mengedepankan empati dari pada kepentingan sendiri atau kelompok tertentu seperti menunda RUU Omnimbus Law cipker dan menyalurkan dana program kartu prakerja untuk stimulus ekonomi Covid-19," kata Mardani.

Selanjutnya, Mardani juga minta pemerintah mendata buruh yang terkena PHK dan memasukkan menjadi orang yang berhak mendapatkan stimulus bantuan ekonomi dampak dari Pandmik, “Data penerima harus diperbaiki, buruh yang terkena PHK juga harus menjadi prioritas penerima bantuan Pemerintah,” ujarnya.

Terakhir Anggota Komisi II DPR RI itu berharap kedepannya kita melakukan refleksi seluruh kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. "Selamat Hari Buruh Nasional 2020, mari terus kedepankan nurani ketimbang kantong pribadi karena Buruh sejahtera, Negara Makmur," pungkasnya.***

wwwwww