Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
Kesehatan
17 jam yang lalu
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
2
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
Umum
16 jam yang lalu
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
3
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
4
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
Pemerintahan
15 jam yang lalu
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
5
Ingin Bayar Listrik dengan Mobile Banking, ID Pelanggan Justru Diblokir PLN
Nasional
9 jam yang lalu
Ingin Bayar Listrik dengan Mobile Banking, ID Pelanggan Justru Diblokir PLN
6
Pastikan Pasokan Makanan, Sufmi Dasco Kunjungi Posko Masak Covid-19
Peristiwa
15 jam yang lalu
Pastikan Pasokan Makanan, Sufmi Dasco Kunjungi Posko Masak Covid-19
Home  /  Berita  /  DPR RI

Awas Provokasi Kriminalitas Napi Asimilasi! Karena Ternyata...

Awas Provokasi Kriminalitas Napi Asimilasi! Karena Ternyata...
Ilustrasi. (Gambar: Ist. via akses.co)
Senin, 11 Mei 2020 18:06 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, meminta masyarakat tidak langsung menunjuk narapidana (Napi) asimilasi sebagai penyebab semua kejahatan yang terjadi di Indonesia saat ini.

Permintaan Herman, menyusul dibebaskannya 39.273 narapidana (Napi) dan anak oleh Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) melalui pemberian asimilasi dan integrasi, dalam upaya simultan pencegahan penyebaran Covid-19.

Kebijakan ini, diketahui menjadi kontroversi. Terlebih, terjadi beberapa kasus kriminal yang 'dikaitkan' dengan narapidana (Napi) yang baru saja dibebaskan.

Permintaan Herman yang demikian, lantaran ternyata, kata Herman, "sudah ada bukti beberapa kejadian yang disebut dilakukan oleh narapidana asimilasi, namun ternyata tidak benar,".

Hal itu diungkap Herman dalam rapat dengar pendapat (RDP) virtual antara Komisi III DPR dengan Dirjen Pemasyarakatan yang baru, Irjen Pol Reynhard Saut Poltak Silitonga, Senin (11/05/2020).

Herman tak menampik bahwa ada eks Napi tersebut yang kembali berbuat Kriminal. Komisi III DPR RI mencatat, "sebanyak 93 orang (0,23 persen) diantara mereka yang dikeluarkan itu ternyata kembali tertangkap melakukan tindak pidana,".

Kemanusiaan, keamanan dan stabilitas sosial masyarakat tetap menjadi yang utama, karenanya Herman juga meminta agar "kriteria narapidana yang akan dikeluarkan lewat kebijakan percepatan asimilasi harus diawasi dengan ketat,".

"Petugas Balai Pemasyarakatan juga harus betul-betul melakukan pengawasan dengan ketat. Bila kekurangan personel untuk melakukan pengawasan ini, Bapas harus meminta bantuan dan bekerjasama dengan petugas lapas atau penegak hukum lainnya, begitu juga dengan jajaran forkopimda," kata Herman.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, DPR RI, Nasional, Hukum

wwwwww