Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa 'Ambyarrr'
DPR RI
12 jam yang lalu
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa Ambyarrr
2
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
Politik
11 jam yang lalu
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
3
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya
Internasional
14 jam yang lalu
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya
4
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di 'Pangong Lake'
Internasional
12 jam yang lalu
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di Pangong Lake
5
DPR RI: 'New Normal' adalah Adaptasi dan Inovasi dalam Pakem Protokol Kesehatan
DPR RI
13 jam yang lalu
DPR RI: New Normal adalah Adaptasi dan Inovasi dalam Pakem Protokol Kesehatan
6
Masih Banyak Daerah Zona Merah, Ketua DPD Desak Pemerintah Kaji Ulang Pilkada di Bulan Desember
Politik
11 jam yang lalu
Masih Banyak Daerah Zona Merah, Ketua DPD Desak Pemerintah Kaji Ulang Pilkada di Bulan Desember
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Corona Belum Usai, Abdul Fikri Faqih Desak Pemerintah Perjelas Rencana Pembukaan Aktivitas Sekolah

Corona Belum Usai, Abdul Fikri Faqih Desak Pemerintah Perjelas Rencana Pembukaan Aktivitas Sekolah
Kamis, 14 Mei 2020 03:30 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memperjelas rencana pembukaan kembali aktivitas belajar mengajar pada Juli 2020 serta pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang seyogyanya dilaksanakan Mei.

Yang harus menjadi pertimbangan menurutnya adalah perkembangan pencegahan penularan virus Covid-19. Masalahnya, pihaknya belum pernah merasa yakin bahwa pandemi Covid-19 sudah selesai.

"Perkembangan pandemi masih belum menunjukkan normal. Terkecuali ada data yang mampu meyakinkan sebaliknya," kata Fikri, Rabu (13/5/2020).

Dia menjelaskan, sesuai Permendikbud 44/2019, pengumuman PPDB dilaksanakan selambatnya pekan pertama Mei 2020. Nah jika rencana ini terus dilanjutkan, maka di tengah kondisi pandemi, proses belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring.

Tapi kalaupun dilaksanakan secara daring, kendala pelaksanannya masih banyak. Pertama, layanan internet sebagai basis pembelajaran secara daring, tidaklah merata di seluruh Indonesia. Belum lagi fasilitasnya seperti smartphone, belum tentu dimiliki semua orang.

"Akibatnya, proses tatap muka atau pertemuan fisik terpaksa harus tetap dilakukan di tengah aturan pembatasan sosial berskala besar," katanya.

Apabila opsi ini dilaksanakan, maka Pemerintah pusat dan daerah mesti mencarikan solusi yang lebih realistis. Misalnya, harus ada protokol jelas dan upaya pengawasan pelaksanaan protokol dengan ketat di sekolah.

Kemudian lanjut Dia, jika sistem daring dilaksanakan, banyak juga lubang-lubang permasalahan. Misalnya, proses penerimaan siswa bisa dimanipulasi dengan mudah karena dokumentasi persyaratan bisa dipalsukan. Sementara jika didasarkan pada nilai rapor, subjektivitas guru dalam memberi penilaian atas siswa juga akan menjadi masalah.

Dengan kata lain, kata Faqih, pemerintah harus benar-benar menyiapkan detil langkah-langkah sebelum mengizinkan dibuka kembali aktivitas sekolah. Minimal, yang utama adalah data yang membuktikan bahwa wilayah yang hendak dibebaskan itu memang sudah 'bebas' dari Covid-19.

"Misalnya kondisi 'baik', artinya angka-angka terkait pasien yang positif, orang dalam pantauan, maupun pasien dalam pengawasan menurun signifikan. Idealnya mendekati nol pertumbuhan pasien baru positif Covid-19,” kata Politikus PKS itu.

Lebih jauh, dia meminta Kemendikbud harus mempertimbangkan juga analisis lintas pakar epidemiologi, medis, dan akademisi soal risiko dan mitigasi apabila terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19. "Gelombang kedua Covid-19 sudah menjadi fakta di beberapa negara," imbuhnya.***


wwwwww