Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ingin Bayar Listrik dengan Mobile Banking, ID Pelanggan Justru Diblokir PLN
Nasional
15 jam yang lalu
Ingin Bayar Listrik dengan Mobile Banking, ID Pelanggan Justru Diblokir PLN
2
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
Kesehatan
24 jam yang lalu
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
3
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
Umum
22 jam yang lalu
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
4
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
5
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
6
MPR: Protokol Kesehatan di Masa Transisi Wajib Dipatuhi
MPR RI
22 jam yang lalu
MPR: Protokol Kesehatan di Masa Transisi Wajib Dipatuhi
Home  /  Berita  /  MPR RI

1 Bulan Lahirkan Berbagai Kebijakan Kontroversi, MPR Sebut Pemerintah Tak Punya Konsep

1 Bulan Lahirkan Berbagai Kebijakan Kontroversi, MPR Sebut Pemerintah Tak Punya Konsep
Jum'at, 15 Mei 2020 20:52 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Syarief Hasan, menanggap pemerintah tidak punya konsep yang jelas dalam setiap mengeluarkan kebijakan.

Ia berharap, Presiden dan pembantunya bisa meninggalkan cara berpikir tidak konseptual dan tidak realistis dalam memimpin dan mengelola bangsa. "Jika tidak, maka semua kebijakan yang lahir akan menimbulkan kontroversi dan tidak pro rakyat," ujarnya kepada GoNews.co, Jumat (15/5/2020).

"Bayangkan saja, dalam satu bulan terakhir, pemerintah beberapa kali membuat kebijakan dan langkah yang kontroversi," tegasnya.

Salahsatunya kata Dia, pemerintah merencanakan Postur APBN 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 4,5% - 5.5%. Pertanyaannya, apakah target ini mungkin dicapai di tengah-tengah ekonomi dunia yang sedang kontraksi sampai minus 3%?

Bahkan Tiongkok yang mencatatkan pertumbuhan paling tinggi di dunia di tahun 2019 harus menerima kenyataan akibat Corona virus tumbuh kontraksi di triwulan I/2020 sampai minus 6,8%. "Menurut BPS RI, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV/2019 tercatat minus 2,4%. Artinya itu terjadi sebelum Pandemi Covid-19, kini Indonesia sudah terpuruk. Tahun 2020 kalau bisa tumbuh positive saja sudah bagus itu," tegasnya.

"Bagaimana mungkin tahun 2021 target ekonomi bisa tumbuh 4.5%-5.5%? Ini tidak realistis apalagi Indonesia sedang terdampak pandemi Covid 19," tukasnya.

Ia berharap, pada 16 Agustus 2020, Presiden Jokowi bisa merubah target pertumbuhan ekonomi menjadi lebih realistis dan tidak populis.

Berdasarkan pengalaman, membuktikan bahwa rentang 2014-2019 saat keadaan masih normal, Pemerintahan Jokowi tidak pernah bisa menaikkan pertumbuhan menjadi 5,2%. Sementara di era SBY katanya lagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun mencapai rata rata 6%.

Kebijakan lainnya kata Syarief Hasan, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS di saat rakyat membutuhkan perlindungan sosial, kesehatan, dan ekonomi akibat Covid-19.

"Ini bentuk ketidakadilan dan ketidakpekaan pemerintah terhadap kesulitan rakyatnya. Terlebih lagi, MA sebelumnya telah membuat putusan yang bersifat final dan mengikat untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS. Saya melihat, Pemerintah terkesan bermain-main dengan hasil putusan MA," urainya.

Ketiga, Pemerintah membuat kebijakan berupa pembebasan dan pemberian diskon tarif listrik untuk masyarakat ekonomi lemah. Akan tetapi, pembebasan dan diskon tersebut nyatanya belum dirasakan seluruh masyarakat ekonomi lemah, terutama masyarakat pinggiran kota dan pedesaan.

Di sisi lain, tarif listrik justru dinaikkan secara sepihak untuk golongan menengah, padahal Covid 19 secara jelas menyerang semua golongan tanpa pandang bulu.

Saat tingkat pengangguran naik sampai 9% dan kemiskinan di Indonesia meroket tajam akibat Pandemi Covid 19, Pemerintah menurut Syarif Hasan, justru ingin mendatangkan TKA China. Padahal kata Dia saat ini banyak pegawai perusahaan yang di PHK termasuk yang expert, buruh harian dan UMKM-UMKM yang kehilangan pekerjaan.

"Kebijakan ini jelas tidak pro Rakyat Indonesia," sesalnya.

Kemudian soal kebijakan yang paling anyar adalah pelonggaran PSBB. Kebijakan ini menurutnya menimbulkan pertanyaan karena diterapkan saat korban dan angka positif Covid-19 semakin meningkat dari hari ke hari.

"Belum sehari, kebijakan ini menimbulkan kontroversial saat Bandara Soekarno Hatta kembali dibuka. Dari pantauan berbagai media nasional, kepadatan dan tidak adanya penerapan physical distancing menyebabkan penumpang berdesak-desakan di Bandara Soetta. Tentu, hal ini tidak sejalan dengan langkah kebijakan pemotongan rantai penyebaran Covid-19," tandasnya.

Ia juga menyoroti Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional, dimana Pemerintah akan menempatkan dana khusus di Bank Peserta dan akan berfungsi sebagai Penyangga Likwiditas bank Pelaksana. "Hal ini malah menimbulkan persoalan rumit, karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab penuh atas transparansi penyaluran uang negara itu," paparnya.

"PERPPU No. 1 Tahun 2020 sudah berada di tangan Pemerintah. Saya medorong agar kebijakan dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial harus mulai dirasakan masyarakat. Kita harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu " Keadilan Sosial" bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.***


wwwwww