Terkait Lapor Balik, Kuasa Hukum RSO Berharap Polisi Lekas Panggil Pihak-Pihak Terkait

JAKARTA - Kuasa Hukum Raja Sapta Oktohari (RSO), Welfrid Silalahi telah melaporkan balik para pelapornya RSO ke Polda Metro Jaya. Laporan telah dilayangkan pada Jumat (10/4/2020) lalu dan sudah diterima dengan nomor LP/2257/VI/YAN.25/2020 SPKT PMJ. 

"Kami melaporkan pihak-pihak yang telah mencemarkan nama baik klien kami," ujar Welfrid Kristian Silalahi, kepada wartawan, Kamis (14/5/2020). 

Dalam laporannya, RSO melaporkan dugaan pencemaran nama baik dirinya melalui media elektronik. Para terlapor diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Para terlapor dalam kasus ini, masih dalam penyelidikan. "Tapi ini sudah mengarah kepada beberapa orang. Tunggu saja," imbuh Welfrid.  

RSO sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan tindak pidana perbankan dan pasar modal.

Pelaporan ini merupakan buntut kisruh investasi di PT Mahkota Properti Indo Senayan (PT MPIS) dan PT Mahkota Properti Indo Permata (PT MPIP) yang sedang dalam penyelesaian melalui jalur perdata di Pengadilan Niaga. 

"Ada motif lain di balik pelaporan itu. Soalnya  pelaporan itu disebarkan ke media sosial dan grup-grup Whatsapp. Ini apa motifnya kalau bukan untuk mencemarkan nama baik klien kami," tegasnya. 

Pihaknya bahkan telah mengendus adanya tindakan lain untuk terus menyudutkan kliennya dengan menyebarluaskan fitnah. Untuk itu Welfrid menegaskan bahwa segala bentuk penyebaran fitnah bakal ditindaklanjuti ke ranah hukum.

Welfrid menegaskan, urusan PT MPIP dan MPIS itu adalah urusan korporasi, bukan individu. "Tolong bedakan antara urusan korporasi dengan pribadi. Kenapa jadi menyerang individu, ke pak RSO. Ini digiring ke sana," sesal Welfrid.

Ranah persoalan ini juga adalah ranah perdata. Diketahui, Pengadilan Niaga telah mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang dilayangkan PT Tigafilosofi Mitra Kreasi. "Jadi PT MPIP dan PT MPIS punya  kewajiban, ditempuh jalur perdata melalui Pengadilan Niaga. Kalau sudah perdata, ngapain dilarikan ke pidana. Apa urusannya? Apa motifnya?" tegasnya. 

"Jangan mencari popularitas. Kita kan harus menghormati azas praduga tidak bersalah dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara ini," tambahnya.

Welfrid menjelaskan, saat ini pihak perusahaan tengah mengupayakan penyelesaian kewajiban dengan skema restrukturisasi. Skema ini sudah sejak awal disosialisasikan kepada para investor lewat roadshow perusahaan ke berbagai kota di Indonesia. 

Menurutnya, paparan resktrukturisasi tersebut secara umum memperoleh tanggapan positif dari para investor. Skema yang ditawarkan dianggap merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. "Skema ini hampir memenuhi kesepakatan dengan semua pihak," klaimnya. 

Tapi di tengah upaya itu, muncul oknum-oknum yang  memperkeruh suasana. Tak hanya menyerang perusahaan, tapi juga RSO secara pribadi. Welfrid pun meminta kepolisian segera memproses laporan tersebut dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan persoalan itu. "Kami minta semua yang terkait atau mewakili dipanggil agar bisa mengumpulkan semua bukti-bukti," pinta Welfrid. 

Dengan begitu, duduk persoalan kasus ini akan menjadi terbuka. "Apakah selama ini mereka tidak pernah dapat keuntungan atau pencairan sama sekali, nanti bisa terungkap dalam pemeriksaan penyidik sehingga semuanya transparan," tuturnya. 

Beberapa investor, lanjut Welfrid, turut menyayangkan adanya pihak yang memperkeruh suasana yang bisa menghambat proses penyelesaian pembayaran yang sedang ditempuh oleh perusahaan.

"Apa untungnya kalau ini dibawa ke ranah pidana? Yang ada malah nanti makin susah menyelesaikan permasalahan pelunasan kewajiban ini. Selama ini RSO memilih diam karena ingin menyelamatkan investor," imbuh Welfrid. 

Dia meminta para investor untuk mengedepankan skema restrukturisasi yang selama ini sudah disosialisasikan  PT MPIS dan PT MPIP. ***