Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalahkan Qatar, Shin Tae Yong: Masih Ada Kekurangan
Sepakbola
9 jam yang lalu
Kalahkan Qatar, Shin Tae Yong: Masih Ada Kekurangan
2
Kota Kendari Mencekam, Ratusan Massa Mengamuk Bawa Sajam dan Rusak Sejumlah Mall
Peristiwa
20 jam yang lalu
Kota Kendari Mencekam, Ratusan Massa Mengamuk Bawa Sajam dan Rusak Sejumlah Mall
3
Pilkada 2020: Selain Dukung 150 Calon, Gelora Juga Usung 4 Kadernya
Politik
23 jam yang lalu
Pilkada 2020: Selain Dukung 150 Calon, Gelora Juga Usung 4 Kadernya
4
Beragama Hindu, Mahasiswi Kedokteran Ini Sudah Lebih 5 Tahun Berhijab
Pendidikan
19 jam yang lalu
Beragama Hindu, Mahasiswi Kedokteran Ini Sudah Lebih 5 Tahun Berhijab
5
Agar Tak Jadi Preseden, MPR Minta Usut Tuntas Penusukan Syekh Ali Jaber
MPR RI
22 jam yang lalu
Agar Tak Jadi Preseden, MPR Minta Usut Tuntas Penusukan Syekh Ali Jaber
6
Jiwasraya 'Dirampok' dan Dikorupsi, Rakyat Harus Bayar 20 Triliun? Yang Bener Saja!
Peristiwa
20 jam yang lalu
Jiwasraya Dirampok dan Dikorupsi, Rakyat Harus Bayar 20 Triliun? Yang Bener Saja!
Home  /  Berita  /  DPR RI

Iuran BPJS Naik, Zainuddin: Gejala Birokrasi Tak Lagi Visioner

Iuran BPJS Naik, Zainuddin: Gejala Birokrasi Tak Lagi Visioner
Ilustrasi: Ist./bisnis.com
Rabu, 20 Mei 2020 19:06 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki, mengkritisi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diputuskan pemerintah, setelah kenaikan iuran sebelumnya sudah dibatalkan Mahkamah Agung.

Dalam keterangan tertulis pada wartawan, Rabu (20/5/2020), Zainuddin menilai, fenomena kenaikan iuran ini-terlebih kenaikan kedua terjadi di tengah masa pandemi-sebagai gejala birokrasi yang tak lagi visioner.

"Pemerintah tak merasa salah, karena disiapkan subsidi untuk PBPU dan BP," kata Zainuddin.

Kendati mereka ini bersubsidi, kata Zainuddin, namun tahun depan kelas III pasti harus membayar kenaikan iuran itu, karena pemerintah mengurangi jumlah subsidinya. "Dengan iuran Rp 25.500 tanpa kenaikan, banyak keluarga yang merasakan kesulitannya, tidak terbayang bagaimana kesulitan mereka jika terkena kenaikan,".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Kesehatan, DPR RI, Nasional, Politik

wwwwww