Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
MPR RI
19 jam yang lalu
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
2
Mahfuz: Gelora Indonesia Partai Terbuka dan Kekuatan Politik Baru
Politik
11 jam yang lalu
Mahfuz: Gelora Indonesia Partai Terbuka dan Kekuatan Politik Baru
3
Sepasang PNS Bukan Suami-Istri Pingsan Tanpa Busana dalam Mobil di Pinggir Jalan
Peristiwa
22 jam yang lalu
Sepasang PNS Bukan Suami-Istri Pingsan Tanpa Busana dalam Mobil di Pinggir Jalan
4
Bisnisnya Hancur dan Dijauhi Tetangga, Keluarga Pasien yang Peti Jenazahnya Jatuh Minta Nama Baiknya Dipulihkan
Peristiwa
23 jam yang lalu
Bisnisnya Hancur dan Dijauhi Tetangga, Keluarga Pasien yang Peti Jenazahnya Jatuh Minta Nama Baiknya Dipulihkan
5
Garuda Indonesia Bersiap Masuki 'New Normal'
Ekonomi
23 jam yang lalu
Garuda Indonesia Bersiap Masuki New Normal
6
Tagihan Listrik Membengkak? PLN Buka Posko Pengaduan, Ini Caranya
Ekonomi
24 jam yang lalu
Tagihan Listrik Membengkak? PLN Buka Posko Pengaduan, Ini Caranya
Home  /  Berita  /  DPR RI

Iuran BPJS Naik, Zainuddin: Gejala Birokrasi Tak Lagi Visioner

Iuran BPJS Naik, Zainuddin: Gejala Birokrasi Tak Lagi Visioner
Ilustrasi: Ist./bisnis.com
Rabu, 20 Mei 2020 19:06 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki, mengkritisi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diputuskan pemerintah, setelah kenaikan iuran sebelumnya sudah dibatalkan Mahkamah Agung.

Dalam keterangan tertulis pada wartawan, Rabu (20/5/2020), Zainuddin menilai, fenomena kenaikan iuran ini-terlebih kenaikan kedua terjadi di tengah masa pandemi-sebagai gejala birokrasi yang tak lagi visioner.

"Pemerintah tak merasa salah, karena disiapkan subsidi untuk PBPU dan BP," kata Zainuddin.

Kendati mereka ini bersubsidi, kata Zainuddin, namun tahun depan kelas III pasti harus membayar kenaikan iuran itu, karena pemerintah mengurangi jumlah subsidinya. "Dengan iuran Rp 25.500 tanpa kenaikan, banyak keluarga yang merasakan kesulitannya, tidak terbayang bagaimana kesulitan mereka jika terkena kenaikan,".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Kesehatan, DPR RI, Nasional, Politik

wwwwww