Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
MPR RI
20 jam yang lalu
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
2
Mahfuz: Gelora Indonesia Partai Terbuka dan Kekuatan Politik Baru
Politik
12 jam yang lalu
Mahfuz: Gelora Indonesia Partai Terbuka dan Kekuatan Politik Baru
3
Sepasang PNS Bukan Suami-Istri Pingsan Tanpa Busana dalam Mobil di Pinggir Jalan
Peristiwa
23 jam yang lalu
Sepasang PNS Bukan Suami-Istri Pingsan Tanpa Busana dalam Mobil di Pinggir Jalan
4
Bisnisnya Hancur dan Dijauhi Tetangga, Keluarga Pasien yang Peti Jenazahnya Jatuh Minta Nama Baiknya Dipulihkan
Peristiwa
24 jam yang lalu
Bisnisnya Hancur dan Dijauhi Tetangga, Keluarga Pasien yang Peti Jenazahnya Jatuh Minta Nama Baiknya Dipulihkan
5
MPR RI Berikan Penghargaan ke Prajurit TNI dari Maumere
Politik
24 jam yang lalu
MPR RI Berikan Penghargaan ke Prajurit TNI dari Maumere
6
Sepasang PNS yang Pingsan Bugil dalam Kijang Innova Ternyata Pejabat Dinas Pendidikan
Peristiwa
11 jam yang lalu
Sepasang PNS yang Pingsan Bugil dalam Kijang Innova Ternyata Pejabat Dinas Pendidikan
Home  /  Berita  /  Hukum

KPCDI Kembali Daftarkan Uji Materi Perpres Kenaikan BPJS ke MA

KPCDI Kembali Daftarkan Uji Materi Perpres Kenaikan BPJS ke MA
Pasien cuci darah. (Ilsutrasi: tempo.co)
Rabu, 20 Mei 2020 19:18 WIB
JAKARTA - Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) kembali mendaftarkan hak uji materiil Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat pada hari Rabu (20/05/2020).

"Ketika ketidak-adilan berubah menjadi suatu hukum yang dipositifkan maka bagi kami selaku warga negara yang melakukan perlawanan dimuka hukum tentu menjadi sesuatu hal yang diwajibkan, karena apa yang kita lakukan ini untuk mengontrol kebijakan menjadi suatu kebutuhan dan bukanlah karena suatu pilihan semata," kata Kuasa Hukum KPCDI, Rusdianto Matulatuwa kepada wartawan, Rabu yang sama.

Selain itu, KPCDI pun akan menguji apakah kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat ditengah pandemic virus corona.

"Saat ini kan terjadi gelombang PHK besar-besaran, tingkat pengganguran juga naik. Daya beli masyarakat juga turun. Harusnya pemerintah mempertimbangan kondisi sosial ekonomi warganya, bukan malah menaikkan iuran secara ugal-ugalan," ungkapnya.

Rusdianto juga mengingatkan pemerintah yang harusnya mendengarkan pendapat MA bahwa akar masalah yang terabaikan, yaitu manajemen atau tata kelola BPJS secara keseluruhan.

"Padahal BPJS sudah berulang kali disuntikkan dana, tapi tetap defisit. Untuk itu perbaiki dulu internal manajemen mereka, kualitas layanan, barulah kita berbicara angka iuran. Karena meski iuran naik tiap tahun, kami pastikan akan tetap defisit selama tidak memperbaiki tata kelola menajemen," kecamnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Nasional, Kesehatan, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww