Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kota Kendari Mencekam, Ratusan Massa Mengamuk Bawa Sajam dan Rusak Sejumlah Mall
Peristiwa
21 jam yang lalu
Kota Kendari Mencekam, Ratusan Massa Mengamuk Bawa Sajam dan Rusak Sejumlah Mall
2
Kalahkan Qatar, Shin Tae Yong: Masih Ada Kekurangan
Sepakbola
10 jam yang lalu
Kalahkan Qatar, Shin Tae Yong: Masih Ada Kekurangan
3
Pilkada 2020: Selain Dukung 150 Calon, Gelora Juga Usung 4 Kadernya
Politik
23 jam yang lalu
Pilkada 2020: Selain Dukung 150 Calon, Gelora Juga Usung 4 Kadernya
4
Beragama Hindu, Mahasiswi Kedokteran Ini Sudah Lebih 5 Tahun Berhijab
Pendidikan
20 jam yang lalu
Beragama Hindu, Mahasiswi Kedokteran Ini Sudah Lebih 5 Tahun Berhijab
5
Agar Tak Jadi Preseden, MPR Minta Usut Tuntas Penusukan Syekh Ali Jaber
MPR RI
22 jam yang lalu
Agar Tak Jadi Preseden, MPR Minta Usut Tuntas Penusukan Syekh Ali Jaber
6
Jiwasraya 'Dirampok' dan Dikorupsi, Rakyat Harus Bayar 20 Triliun? Yang Bener Saja!
Peristiwa
21 jam yang lalu
Jiwasraya Dirampok dan Dikorupsi, Rakyat Harus Bayar 20 Triliun? Yang Bener Saja!
Home  /  Berita  /  Hukum

KPCDI Kembali Daftarkan Uji Materi Perpres Kenaikan BPJS ke MA

KPCDI Kembali Daftarkan Uji Materi Perpres Kenaikan BPJS ke MA
Pasien cuci darah. (Ilsutrasi: tempo.co)
Rabu, 20 Mei 2020 19:18 WIB
JAKARTA - Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) kembali mendaftarkan hak uji materiil Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat pada hari Rabu (20/05/2020).

"Ketika ketidak-adilan berubah menjadi suatu hukum yang dipositifkan maka bagi kami selaku warga negara yang melakukan perlawanan dimuka hukum tentu menjadi sesuatu hal yang diwajibkan, karena apa yang kita lakukan ini untuk mengontrol kebijakan menjadi suatu kebutuhan dan bukanlah karena suatu pilihan semata," kata Kuasa Hukum KPCDI, Rusdianto Matulatuwa kepada wartawan, Rabu yang sama.

Selain itu, KPCDI pun akan menguji apakah kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat ditengah pandemic virus corona.

"Saat ini kan terjadi gelombang PHK besar-besaran, tingkat pengganguran juga naik. Daya beli masyarakat juga turun. Harusnya pemerintah mempertimbangan kondisi sosial ekonomi warganya, bukan malah menaikkan iuran secara ugal-ugalan," ungkapnya.

Rusdianto juga mengingatkan pemerintah yang harusnya mendengarkan pendapat MA bahwa akar masalah yang terabaikan, yaitu manajemen atau tata kelola BPJS secara keseluruhan.

"Padahal BPJS sudah berulang kali disuntikkan dana, tapi tetap defisit. Untuk itu perbaiki dulu internal manajemen mereka, kualitas layanan, barulah kita berbicara angka iuran. Karena meski iuran naik tiap tahun, kami pastikan akan tetap defisit selama tidak memperbaiki tata kelola menajemen," kecamnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Nasional, Kesehatan, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww