Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
Politik
9 jam yang lalu
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
2
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
Umum
16 jam yang lalu
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
3
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
Hukum
17 jam yang lalu
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
4
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
Ekonomi
11 jam yang lalu
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
5
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
Kesehatan
14 jam yang lalu
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
6
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Politik
13 jam yang lalu
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Kominfo Selidiki Dugaan Data Kependudukan di KPU Bocor

Kominfo Selidiki Dugaan Data Kependudukan di KPU Bocor
Jum'at, 22 Mei 2020 15:42 WIB
JAKARTA - Jutaan data penduduk Indonesia di Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga bocor. Hal itu diungkap akun Twitter Under The Breach (@underthebreach).

Terkait hal tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pun sudah berkomunikasi dengan Ketua KPU RI Arief Budiman dan akan ditindak lanjuti koordinasi antara KPU, Kominfo dan BSSN untuk melakukan penyelidikan tekhnis untuk menjaga perlindungan data, khususnya data pribadi.

"Kemenkominfo sudah berbicara perihal dugaan kebocoran data tersebut dengan Ketua KPU. Sebagai tindak-lanjut Kominfo, KPU bersama BSSN, akan segera melakukan peningkatan keamanan dan menelusuri penyebab kejadian ini," kata Johnny dalam pesan singkat, Jumat (22/5).

Johnny menjelaskan dalam UU Pemilihan Umum, Pemerintah berkewajiban menyerahkan perkiraan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih kepada KPU Pusat. Sebab itu nantinya mekanisme pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan data calon pemilih perlu diperhatikan keamanannya.

"Tidak saja secara tehnis melalui security system yang andal dan updated," lanjut Johnny.

Dia juga berharap nantinya pihak DPR untuk segera merevisi undang-undang perlindungan data pribadi. Johnny yakin para wakil rakyat memiliki niat serupa dengan pemerintah.

"Kami berharap bahwa proses politik pembahasan RUU PDP di DPR RI dapat segera dilakukan; kami meyakini DPR RI juga mempunyai pandangan yang sama dimana RUU PDP perlu segera diselesaikan," jelas Johnny.

Dia menjelaskan saat ini pihaknya sedang menyiapkan pusat data nasional pemerintah yang akan mengintergrasikan data-data dengan sistem keamanan yang berlapis dan memadai sesuai standard keamanan berlaku. Dia berharap pusat data tersebut akan mencegah terjadinya perpindahan data dari satu lembaga kepada lembaga lainnya.

"Akan memperkuat ketahanan data dan informasi nasional," jelas Johnny.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Merdeka.com
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww