Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
Umum
23 jam yang lalu
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
2
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
Umum
23 jam yang lalu
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
3
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
Umum
23 jam yang lalu
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
4
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
Olahraga
23 jam yang lalu
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
5
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
Umum
23 jam yang lalu
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
6
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Umum
24 jam yang lalu
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Home  /  Berita  /  DPR RI

'New Normal' saat Sekarang Disebut bisa Menjadi Dosa Kebijakan

New Normal saat Sekarang Disebut bisa Menjadi Dosa Kebijakan
Gambar: Tangkapan layar Twitter.
Kamis, 28 Mei 2020 18:16 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Ma'azat kebijakan 'New Normal' jika praktis diterapkan di saat-saat sekarang ini. Ia bahkan menyebut hal itu bisa menjadi sebuah dosa kebijakan.

"Andaikan korban bertambah dan musnahnya populasi, alangkah celakanya kebijakan yang diambil oleh Presiden. Di Awal Syawal ini bertambah lagi dosa kebijakan!" kata dia dalam sebuah catatan kritis yang diterima wartawan, Kamis (28/5/2020), bertepatan dengan 5 Syawal 1441 H.

Syahrul berpandangan, kelonggaran dengan 'New Normal' ini tidak berbanding lurus dengan kurva penanganan covid yang belum landai. Dalam artian, kata dia, "semua ini menjadi aksi bunuh diri masyarakat yang beraktifitas di luar rumah,".

"Lagi-lagi tanggungjawab penuhnya ada di pemerintah yang akan di cap sebagai pelanggar HAM berat setelah terjadi kemungkinan kematian masal di gelombang kedua covid 19 seperti flu spanyol tempo dulu," kata Politisi PKS itu.

Kritisi atas kebijakan yang membuka ruang aktivitas masyarakat di ruang publik sebelum kurva pandemi landai atau Indonesia telah melalui masa puncak pandeminya, juga pernah disampaikan politikus lain. Setidaknya, ada Politisi NasDem yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.

Di luar itu, ada juga mantan Wakil Presiden RI yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK), yang mengingatkan pemerintah agar tidak menempuh cara herd immunity (kekebalan kelompok) dalam rangka menanggulangi pandemi virus corona (Covid-19).

Herd immunity merupakan bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular. Namun kondisi ini baru akan terjadi ketika sebagian besar populasi kebal terhadap infeksi, sehingga mampu menciptakan perlindungan bagi individu yang tidak kebal. Kebal terhadap infeksi, dalam hal ini, bisa didapat melalui pernah terpapar infeksi atau vaksinasi.

Informasi MIT Technology Review yang Dilansir CNN Indonesia menyebut, herd immunity pada virus Corona bisa terbentuk ketika sudah cukup banyak orang yang terinfeksi SARS-CoV-2. Artinya, virus terus dibiarkan menyebar sehingga banyak orang terinfeksi dan jika bertahan hidup akan kebal.

Kata JK dalam konferensi video, Selasa (19/5/2020) lalu, "Boleh saja (herd immunity, Red) tapi korbannya banyak. Jadi jangan coba coba yang begini, korbannya banyak pasti,".

Sekedar informasi tambahan, tagar terkait Genosida semlat trending di Twitter pada hari ini. Per pukul 12.04 WIB siang tadi, tagar itu diikuti oleh 3,500 cuitan warganet.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Politik, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77