Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
43 Persen Serangan Siber Sasar UMKM, BSSN Beri Pedoman Proteksi
Umum
9 jam yang lalu
43 Persen Serangan Siber Sasar UMKM, BSSN Beri Pedoman Proteksi
2
Survei IDM: Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintah dalam Menangani Covid-19 dan Memulihan Ekonomi
Ekonomi
23 jam yang lalu
Survei IDM: Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintah dalam Menangani Covid-19 dan Memulihan Ekonomi
3
Bertambah 1.671, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 74.018 Orang
Kesehatan
23 jam yang lalu
Bertambah 1.671, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 74.018 Orang
4
Tragedi Sebrenica, Pembantaian 8.000 Muslim 25 Tahun Lalu
Internasional
20 jam yang lalu
Tragedi Sebrenica, Pembantaian 8.000 Muslim 25 Tahun Lalu
5
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
DPR RI
4 jam yang lalu
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
6
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
MPR RI
3 jam yang lalu
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
Home  /  Berita  /  DPD RI

Senator Sambut Baik Penerapan Akses Terbatas dan 'Paperless' di Kompleks DPR

Senator Sambut Baik Penerapan Akses Terbatas dan Paperless di Kompleks DPR
Kamis, 28 Mei 2020 00:41 WIB
JAKARTA - Kesetjenan DPR RI tengah bersiap menerapkan Smartcard sebagai aksesibilitas fisik di Kompleks DPR. Jumat pekan ini, Smartcard yang juga berfungsi sebagai alat transaksi non tunai itu akan diujicobakan.

"Nanti semua akses ke gedung-gedung akan dibatasi. Jadi tidak semua orang yang bisa berkeliaran di gedung DPR RI. Semua sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Kalau Ia bertugas di Nusantara I, ya Nusantara I. Kalau di Nusantara III, ya di Nusantara III," terang Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Rabu (27/5/2020).

Sejalan dengan itu, DPR juga tengah bersiap menerapkan paperless di lingkungan DPR. Belum ada keterangan lebih detil dari Indra mengenai; Bagaimana akses para wartawan yang bertugas di DPR nantinya? Dan bagaimana juga dengan para anggota DPD RI ketika harus berkoordinasi langsung dengan Komisi tertentu di DPR RI?

Tapi Indra menegaskan, hal-hal tersebut "sedang diatur oleh deputi administrasi," di Kesetjenan DPR RI.

Menanggapi hal itu, anggota DPD RI, Intsiawati Ayus menyampaikan sambutan baik. Menurutnya, tak akan ada kendala dalam kerja-kerja DPD RI bersama DPR RI lantaran penerapan paperless dan akses terbatas di Kompleks DPR RI.

Hal itu, bukan hanya karena DPD sendiri belum tercatat berencana menerapkan cardsmart dan paperless, tapi koordinasi kerja kedua lembaga tersebut memang telah punya polanya sendiri.

"Komunikasi antar lembaga itu ruang pimpinan lembaga dengan difasilitasi oleh masing-masing Sekjennya, dilanjut oleh pimpinan alat kelengkapan masing-masing lembaga," kata Ayus.

Ayus tak menampik jika paperless membuka ruang lebih besar pada penerapan kerja serba digital dan koordinasi serba virtual. Aspek keamanan data, tentu menjadi pertimbangan.

"Namun semua hal tersebut, jika tertuang di mekanisme kerja-tatib masing-masing lembaga, ya tinggal jalan saja. Mekanisme kerja cara virtual-tatib yang memuatnya. Dan sudah mèngkaji hal-hal di atas yang jadi pertanyaan (keamanan data, Red)," kata Ayus.

Jadi, tegas Ayus, tak akan ada masalah dengan koordinasi kerja antar lembaga, "jika sudah ada terlebih dahulu peraturan mekanisme kerjanya di masing-masing lembaga,".

Untuk diketahui, saat ini DPD RI berkantor di Nusantara V. Sementara pimpinan, baik DPD, DPR maupun MPR, berkantor di Nusantara III. Nusantara I menjadi tempat berkantor Fraksi-Fraksi DPR RI.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPD RI

wwwwww