Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Misbakhun Dorong Efektivitas Ratusan Triliun Subsidi Energi
DPR RI
19 jam yang lalu
Misbakhun Dorong Efektivitas Ratusan Triliun Subsidi Energi
2
DPR Tegaskan Pentingnya Penyelamatan UMKM Segera
DPR RI
19 jam yang lalu
DPR Tegaskan Pentingnya Penyelamatan UMKM Segera
3
KAI Butuh Dana Talangan, Legislator Dorong Kreativitas Bisnis
DPR RI
19 jam yang lalu
KAI Butuh Dana Talangan, Legislator Dorong Kreativitas Bisnis
4
NJOP Tinggi dan Memberatkan, Legislator Lirik Insentif sebagai Solusi
DPR RI
19 jam yang lalu
NJOP Tinggi dan Memberatkan, Legislator Lirik Insentif sebagai Solusi
5
Jaga Perekonomian, Presiden: Jangan Ada Lagi Beli dari Luar
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Jaga Perekonomian, Presiden: Jangan Ada Lagi Beli dari Luar
6
Jamuan Makan Malam dengan Puan, Pimpinan DPD RI Minta Hasil Kinerja Lembaganya Ditindaklanjuti DPR
Politik
7 jam yang lalu
Jamuan Makan Malam dengan Puan, Pimpinan DPD RI Minta Hasil Kinerja Lembaganya Ditindaklanjuti DPR
Home  /  Berita  /  Politik

Anggap New Normal Tidak Tepat, PKS: Penuhi Dulu Enam Syarat dari WHO

Anggap New Normal Tidak Tepat, PKS: Penuhi Dulu Enam Syarat dari WHO
Jum'at, 29 Mei 2020 13:38 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Ansory Siregar, mengingatkan bahwa ada enam persyaratan yang harus disiapkan sebelum penerapan fase kehidupan normal baru (new normal).

"Persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan WHO, bahwa sebelum memasuki masa normal baru harus dipastikan terlebih dahulu," ujar Siregar keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (29/5)

Pertama, transmisi Covid-19 sudah terkendali. Kedua, kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan harus bisa mengidentifikasi, mengisolasi, melacak kontak dan mengkarantina.

Ketiga, mengurangi risiko wabah dengan pengaturan yang ketat pada tempat rentan dan komunitas rentan seperti lanjut usia, kesehatan mental dan pemukiman padat. Keempat, pencegahan di semua lini tempat kerja.

Kelima, risiko kasus impor (imported case) sudah dapat dikendalikan. Keenam, seluruh komponen masyarakat harus ikut berperan dan terlibat dalam transisi.

Dari beberapa persyaratan yang tadi disebutkan, untuk situasi sekarang, dia menganggap pemerintah belum mampu melakukannya.

"Untuk itu lebih baik bersabar menunggu saat yang tepat untuk masuk ke normal baru, demi menghindari bahaya kemanusiaan yang abnormal," kata dia.

Siregar mengatakan rata-rata kematian Covid-19 saat ini antara 20 sampai 25 orang per hari. Padahal saat awal memasuki Pembatasan Sosial Berskala Besar minggu kedua bulan April yang lalu, rata-rata kematian antara delapan sampai 12 orang per hari.
"Bagaimana mau masuk normal baru sementara korban kematian akibat Covid-19 ini belum terkendali," tandasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Ia menyebut kebijakan tatanan hidup normal baru atau New Normal yang diwacanakan oleh pemerintah, tidak tepat.

Sedikitnya ada lima fakta yang menjadi alasan pihaknya menyampaikan hal tersebut. "Fakta pertama, jumlah orang yang positif virus Corona masih terus meningkat. Bahkan pertambahan orang yang positif, setiap hari jumlahnya masih mencapai ratusan," kata Said Iqbal kepada awak media, Kamis (28 Mei 2020).

Fakta kedua, kata dia, sejumlah buruh yang tetap bekerja akhirnya positif terpapar Corona atau Covid-19. Hal ini bisa dilihat, misalnya di PT Denso Indonesia dan PT Yamaha Music, ada yang meninggal akibat positif Corona.

"Begitu juga di Sampoerna dan PEMI Tangerang, dilaporkan ada buruh yang OPD, PDP, bahkan positif," ucap Iqbal.

Fakta ketiga, Dia menjelaskan, saat ini sudah banyak pabrik yang merumahkan dan melakukan PHK akibat bahan baku material impor makin menipis dan bahkan tidak ada.

Iqbal lantas mencontohkan, seperti yang terjadi di industri tekstil, bahan baku kapas makin menipis. Belum lagi di industri otomotif dan elektronik, suku cadang makin menipis. Kemudian, di industri farmasi, bahan baku obat juga makin berkurang. Sementara di industri pertambangan, jumlah ekspor bahan baku menurun.

"Fakta ini menjelaskan, new normal tidak akan efektif. Percuma saja menyuruh pekerja untuk kembali masuk ke pabrik. Karena tidak ada yang bisa dikerjakan, akibat tidak adanya bahan baku," ungkapnya.

Fakta keempat, PHK besar-besaran yang terjadi di industri pariwisatan, UMKM, dan sepinya order yang diterima transportasi online hingga kini belum ada solusi. "Bahkan di industri manufaktur, ancaman PHK terhadap ratusan ribu buruh sudah di depan mata," ujarnya.

Iqbal menekankan dalam menghadapi situasi di mana sedang terjadi PHK besar-besaran, yang dibutuhkan bukan New Normal tapi mempersiapkan solusi terhadap ancaman PHK, agar jutaan buruh bisa bekerja kembali. "Tidak dengan meminta masyarakat mencari kerja sendiri," paparnya.

Seharusnya, menurut Said Iqbal, pemerintah memaksimalkan pemberian bantuan langsung tunai dan memberikan subsidi upah. Bukan meminta bekerja kembali di tengah pandemi yang mengancam hilangnya nyawa. "Lagipula, bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, akan kembali bekerja di mana," ungkapnya.

Iqbal menambahkan, fakta kelima tanpa New Normal pun sebenarnya masih banyak perusahaan yang masih meminta buruhnya tetap bekerja. Dengan demikian, lanjut dia, yang dibutuhkan para buruh dan pengusaha bukan New Nomal. Tetapi regulasi dan strategi untuk memastikan bahan baku impor bisa masuk dan selalu tersedia di industri.

"Di sisi lain penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Karena sebagian perusahaan meliburkan karyawan atau melakukan PHK akibat profit perusahaan menipis bahkan negatif, akibat mereka harus membeli bahan baku dari impor dengan harga dolar dan menjual dengan rupiah yang sudah terpuruk," pungkasnya.***


wwwwww