Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Survei IDM: Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintah dalam Menangani Covid-19 dan Memulihan Ekonomi
Ekonomi
21 jam yang lalu
Survei IDM: Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintah dalam Menangani Covid-19 dan Memulihan Ekonomi
2
43 Persen Serangan Siber Sasar UMKM, BSSN Beri Pedoman Proteksi
Umum
8 jam yang lalu
43 Persen Serangan Siber Sasar UMKM, BSSN Beri Pedoman Proteksi
3
Bertambah 1.671, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 74.018 Orang
Kesehatan
22 jam yang lalu
Bertambah 1.671, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 74.018 Orang
4
Tragedi Sebrenica, Pembantaian 8.000 Muslim 25 Tahun Lalu
Internasional
18 jam yang lalu
Tragedi Sebrenica, Pembantaian 8.000 Muslim 25 Tahun Lalu
5
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
DPR RI
3 jam yang lalu
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
6
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
MPR RI
2 jam yang lalu
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
Home  /  Berita  /  Politik

Wakil Ketua MPR RI: Dana Haji Bukan untuk Intervensi Pasar

Wakil Ketua MPR RI: Dana Haji Bukan untuk Intervensi Pasar
Selasa, 02 Juni 2020 22:01 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan menegaskan tidak setuju apabila dana haji digunakan untuk keperluan diluar peruntukan haji.

"Termasuk wacana pengalihan untuk keperluan intervensi pasar yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia di masa Pandemi," ujarnya, Selasa (2/6/2020).

Ia menegaskan, Bank Indonesia seharusnya melakukan intervensi pasar dan memperkuat rupiah menggunakan dana cadangan devisa yang dimiliki Bank Indonesia.

Wacana ini kembali bergulir setelah Kementerian Agama RI secara resmi mengumumkan tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 2020. Belum adanya kejelasan pelaksanaan ibadah haji dari Pemerintah Arab Saudi membuat Pemerintah Indonesia mengambil keputusan pahit tersebut. "Tentu, hal tersebut mengecewakan banyak pihak, terutama calon jamaah haji," tegasnya.

Kekecewaan dari para calon jamaah haji kata Syarief Hasan, memang berdasar. Sebab, jamaah haji telah mengantri dan menabung sejak lama untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

Bahkan ada yang telah berpuluh tahun menunggu kesempatan namun tidak dapat berangkat berhaji. "Meskipun kecewa, masyarakat tentu paham dengan kondisi genting hari ini," tukasnya.

Pemerintah lanjutnya, tidak boleh menambah kekecewaan masyarakat dengan menggunakan dana haji untuk keperluan lain.

Termasuk wacana pemakaian dana haji sebesar Rp 8.7 Trilliun oleh Bank Indonesia. "Bukankah dapat menggunakan cadangan devisa Bank Indonesia yang mencapai 127,9 Miliar USD pada akhir 2020 untuk mengintervensi pasar? Bukankah dana tersebut cukup untuk memulihkan ekonomi akibat Pandemi Covid-19," tegasnya.

Syarief Hasan mengatakan, masyarakat dan DPR RI telah memberikan peluang untuk membuat berbagai kebijakan melalui PERPPU No. 1 Tahun 2020. Pemerintah harus mengoptimalkan peluang tersebut untuk penyelesaian Pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengikutinya.

"Pemerintah tidak boleh menggunakan dana haji miliki rakyat kecil di luar peruntukan haji sehingga tidak menambah kekecewaan masyarakat yang batal berangkat haji tahun ini," pungkasnya.***


wwwwww