Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kata Hetifah tentang PJJ 'Hybrid'
DPR RI
20 jam yang lalu
Kata Hetifah tentang PJJ Hybrid
2
Lukman Edy: Erick Thohir Membangun Sinergi BUMN dengan TNI-Polri
Ekonomi
23 jam yang lalu
Lukman Edy: Erick Thohir Membangun Sinergi BUMN dengan TNI-Polri
3
Rahmat Gobel Sebut Komisi VII Ribut dengan Dirut Inalum Hanya Salah Paham
Politik
10 jam yang lalu
Rahmat Gobel Sebut Komisi VII Ribut dengan Dirut Inalum Hanya Salah Paham
4
Ety Toyib Lolos dari Hukuman Mati, Kepala BP2MI: Ini Berkat Kerja Kolaboratif Pemerintah dan Ormas Islam
Ekonomi
24 jam yang lalu
Ety Toyib Lolos dari Hukuman Mati, Kepala BP2MI: Ini Berkat Kerja Kolaboratif Pemerintah dan Ormas Islam
5
Kasus PMI Lolos dari Hukuman Mati, Gus Jazil: Satu Nyawa Sangat Berharga
Politik
23 jam yang lalu
Kasus PMI Lolos dari Hukuman Mati, Gus Jazil: Satu Nyawa Sangat Berharga
6
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
Peristiwa
8 jam yang lalu
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
Home  /  Berita  /  DPR RI

Kritik-Kritik Keras Komisi Agama DPR soal Pembatalan Haji

Kritik-Kritik Keras Komisi Agama DPR soal Pembatalan Haji
Haji. (Ilustrasi: Ist. via dara.co.id)
Rabu, 03 Juni 2020 18:45 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis, memprotes kebijakan Kementrian Agama (Kemenag) RI membatalkan pemberangkatan Haji 2020. Kebijakan ini disebut tak lazim karena diputuskan sepihak tanpa melibatkan DPR RI.

Mengutip laman resmi DPR RI, pada Rabu (3/6/2020), Iskan yang merupakan Politisi PKS itu menilai, ketidaklaziman tersebut juga mengagetkan karena kebijakan ditetapkan sebelum adanya keputusan akhir dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan Haji untuk jamah asal Indonesia.

Menurut Iskan, Menteri Agama Fachrul Razi sudah melangkahi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Umroh dan Haji, terutama pada pasal 46, 47, dan 48. Di pasal itu diatur kebijakan-kebijakan Kementerian Agama terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dengan persetujuan bersama DPR RI.

Kritik keras juga disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Politisi PAN ini mengatakan, "saya enggak tahu Pak Menteri ngerti enggak tata aturan bernegara,".

Karenanya, Komisi VIII DPR RI berencana mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agama Fachrul di tengah masa reses saat ini. Kata Yandri, "Kita sudah mengagendakan rapat kerja hari Kamis, lusa tanggaL 4 Juni pukul 10.00 WIB, atas izin Pimpinan DPR untuk raker dengan Menag," tutup Yandri.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww