Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2

JAKARTA - Pengamat Politik Andrianus Garu meminta Presiden Joko Widodo menjalankan dua agenda penting dalam upaya menyelamatkan rakyat Indonesia di tengah kondisi memilukan dunia akibat dampak pandemi Covid-19. 

Kedua agenda penting itu yakni menunda pelaksanaan Pilkada 2020 dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kabinet Jilid 2 Jokowi-Ma'ruf Amin. 

"Yang pertama, saya berharap Presiden Jokowi bisa menunda seluruh proses pilkada 2020 ke 2022 sesuai rancangan UU Parpol dan UU Pemilu," kata Adrianus Garu di Jakarta, Sabtu (6/6/2020). 

"Yang kedua, saya berharap Presiden Jokowi segera mengevaluasi secara menyeluruh Kabinet jilid 2 yang tidak sejalan dengan visinya," tambahMantan Angota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD Rl) itu.

Sebagai bukti, Adrianus menyebut kebijakan selalu berbeda-beda dari mentri yang satu dengan yang lainnya ini. "Presiden harus menempatkan orang-orang yang rasional bukan politisi yang hanya mementingkan partai dan kelompok," tegasnya. 

Terkait masalah penundaan Pilkada 2020, Adrianus juga meminta Presiden tegas. "Penyelamatan rakyat bangsa Indonesia jauh lebih penting daripada euforia pemilu di tengah pro kontra antara Mendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu. Tak perlu mengikuti keinginan parpol-parpol," jelasnya.

Dalam situasi saat ini, kata Adrianus Garu, pemerintah harus mengambil langkah tepat dengan memberikan edukasi. "Jangan malah menakut-nakuti rakyat. Lama-lama rakyat bukan mati karna Covid 19 tapi mati karena stres  tidak ada makanan," ungkapnya. 

Secara khusus Adrianus Garu juga mengingatkan perlunya ketegasan dalam masalah pelayanan transportasi. Pasalnya, banyak rakyat yang menagis karena urusannya tertunda akibat ketidakjelasan aturan antara lembaga dan antara daerah. "Ini masalah serius. Sepertinya presiden sudah tidak didengar oleh pembatunya maupun org-orang daerah," tandasnya.***