Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sebut Santri Tahfidz Qur'an sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
Politik
7 jam yang lalu
Sebut Santri Tahfidz Quran sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
2
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
Politik
2 jam yang lalu
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
3
Survei LKPI: Nina Dai Bahtiar Unggul di Pilbup Indramayu karena Rakyat Kecewa Politik Dinasti
Politik
23 jam yang lalu
Survei LKPI: Nina Dai Bahtiar Unggul di Pilbup Indramayu karena Rakyat Kecewa Politik Dinasti
4
Kompolnas Soroti Kasus Pemalsuan Label SNI Rugikan Negara Rp2,7 Triliun
Hukum
23 jam yang lalu
Kompolnas Soroti Kasus Pemalsuan Label SNI Rugikan Negara Rp2,7 Triliun
5
Kawasan Wisata Terhambat Maju karena Sinyal, Mukhlis Minta Bantuan Operator
DPR RI
24 jam yang lalu
Kawasan Wisata Terhambat Maju karena Sinyal, Mukhlis Minta Bantuan Operator
6
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
Politik
7 jam yang lalu
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
Home  /  Berita  /  Politik

Buntut Pembatalan Haji, Wakil Ketua Komisi VIII Sebut Dana Haji Larinya Tidak Jelas

Buntut Pembatalan Haji, Wakil Ketua Komisi VIII Sebut Dana Haji Larinya Tidak Jelas
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus. (Istimewa)
Senin, 15 Juni 2020 13:39 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pengumuman pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 yang diputuskan oleh Menteri Agama Fachrul Razi berbuntut panjang. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus menilai dana haji yang bersumber dari APBN tidak jelas larinya kemana.

"Saya rasa Pak Menteri kemarin putuskan pembatalan haji dengan tergesa-gesa. Tidak ada pembicaraan jelas Dana Haji bagaimana. Ini kan APBN, masa larinya tidak jelas kemana" ungkap Ihsan Yunus kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan Senin (15/06/2020).

Politisi PDI Perjuangan ini juga menjelaskan bahwa proses persiapan keberangkatan haji sudah menggunakan APBN, dan Menteri Agama harus melaporkan penggunaannya.

"Proses persiapan selama setahun kan sudah berjalan. Tahun lalu Pak Menag jelaskan persiapan Haji bagaimana, anggarannya bagaimana. DPR sudah oke kok. Ketika diputuskan dibatalkan, terus APBN yang udah dipakai berapa kan harus jelas. Sampai sekarang ketidakjelasan ini yang membuat masyarakat jadi bertanya-tanya" tambah Ihsan.

"Untuk itu saya minta Menag punya itikad baik untuk berikan penjelasan. Kami ini juga jagain nama baik Pak Menteri" ujarnya.

Ihsan Yunus juga menyebut dalam waktu dekat Komisi VIII akan menunggu penjelasan dari Menteri Agama. "Jika Menag beritikad baik kami sangat terbuka. Biar terang semua" pungkasnya.***


wwwwww