Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Usai Marah dan Usir Bos Inalum Saat Rapat, Ujungnya Anggota DPR Minta Dana CSR
Peristiwa
24 jam yang lalu
Usai Marah dan Usir Bos Inalum Saat Rapat, Ujungnya Anggota DPR Minta Dana CSR
2
Sebut Santri Tahfidz Qur'an sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
Politik
6 jam yang lalu
Sebut Santri Tahfidz Quran sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
3
Survei LKPI: Nina Dai Bahtiar Unggul di Pilbup Indramayu karena Rakyat Kecewa Politik Dinasti
Politik
23 jam yang lalu
Survei LKPI: Nina Dai Bahtiar Unggul di Pilbup Indramayu karena Rakyat Kecewa Politik Dinasti
4
Kompolnas Soroti Kasus Pemalsuan Label SNI Rugikan Negara Rp2,7 Triliun
Hukum
22 jam yang lalu
Kompolnas Soroti Kasus Pemalsuan Label SNI Rugikan Negara Rp2,7 Triliun
5
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
Politik
2 jam yang lalu
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
6
Kawasan Wisata Terhambat Maju karena Sinyal, Mukhlis Minta Bantuan Operator
DPR RI
23 jam yang lalu
Kawasan Wisata Terhambat Maju karena Sinyal, Mukhlis Minta Bantuan Operator
Home  /  Berita  /  DPR RI

Pilkada 2020, Legislator Minta Menkeu Jamin Stimulus Demokrasi

Pilkada 2020, Legislator Minta Menkeu Jamin Stimulus Demokrasi
Ilustrasi. (Foto: Ist.)
Senin, 15 Juni 2020 16:04 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Hugua, meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memikirkan juga stimulus bidang politik dan demokrasi. Mengingat, Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada sosial dan ekonomi.

"Kalau di sektor ekonomi ada yang namanya stimulus ekonomi, kalau di sosial ada stimulus sosial dan seterusnya, kenapa tidak ada pemikiran untuk ada stimulus politik atau stimulus demokrasi? Karena ini menyangkut dengan masalah kepemimpinan," ucap Hugua dalam rapat kerja virtual baru-baru ini, dikutip dari parlementaria, Senin (15/6/2020).

Dalam rapat yang digelar bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, DKPP dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, memang mengemuka ajuan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 senilai Rp 4,77 triliun. Dari nilai itu, Menkeu dikabarkan menyetujui pemberian anggaran Rp 1 triliun di tahap pertama, sementara sisanya diberikan secara bertahap.

Jaminan ketersediaan anggaran dalam konteks stimulus demokrasi ini, dinilai Hugua, penting untuk menghasilkan kepemimpinan yang baik.

"Salah memilih pemimpin daerah, ini masalah demokrasi. Tidak ada ekonomi, tidak ada kamtibmas, kalau salah memilih pemimpin karena kualitasnya rendah dikarenakan Pilkada yang tidak berkualitas. Oleh karena itu saya meminta kepada Menteri Keuangan agar tidak ada alasan untuk tidak ada anggaran," imbuhnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Politik, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww