Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Isu Penanggulangan Covid-19 untuk Redam Potensi Konflik di Pilkada
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Isu Penanggulangan Covid-19 untuk Redam Potensi Konflik di Pilkada
2
PJJ Belum Bisa Diterapkan di Luar Pandemi
DPR RI
13 jam yang lalu
PJJ Belum Bisa Diterapkan di Luar Pandemi
3
DPR Fokus Awasi Dana Penanggulangan Pandemi Covid-19
DPR RI
13 jam yang lalu
DPR Fokus Awasi Dana Penanggulangan Pandemi Covid-19
4
Setjen MPR RI Tandatangani MoU dengan BSSN RI
MPR RI
11 jam yang lalu
Setjen MPR RI Tandatangani MoU dengan BSSN RI
5
GKSB DPR RI Sarankan Palestina Belajar dari Sejarah Indonesia
DPR RI
10 jam yang lalu
GKSB DPR RI Sarankan Palestina Belajar dari Sejarah Indonesia
6
Mendagri Beri Waktu Sepekan Pencairan Anggaran Pilkada di Papua
Pemerintahan
7 jam yang lalu
Mendagri Beri Waktu Sepekan Pencairan Anggaran Pilkada di Papua
Home  /  Berita  /  Pendidikan

Komisi X DPR Desak Pemerintah Bantu Pendidikan Swasta

Komisi X DPR Desak Pemerintah Bantu Pendidikan Swasta
Jum'at, 19 Juni 2020 00:18 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah mengalokasikan anggaran bagi institusi Pendidikan swasta.

Amanat konstitusi kita jelas mewajibkan negara membiayai Pendidikan dasar setiap anak di negeri ini, artinya termasuk mereka yang ada di sekolah berbasis masyarakat atau swasta," katanya usai mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan perwakilan Badan Musyawarah Perguruan Swasta secara virtual di Komisi X DPR RI, Kamis (18/6).

Dalam rapat itu, terungkap aspirasi soal bantuan pemerintah yang kurang memperhatikan penyelenggara Pendidikan berbasis masyarakat tersebut. Misalnya terkait Permendikbud nomor 31/ 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi dan kinerja.

Sekolah swasta tidak diakui sebagai penerima BOS afirmatif & BOS kinerja sebagaimana peraturan yang ditandatangi Nadiem Anwar Makarim itu.

Pasal 3 & 4 Permendikbud 31/2019 menyatakan penerima bantuan BOS afirmasi serta kinerja adalah satuan pendidikan dasar & menengah di bawah pemerintah daerah.

"Hal ini tentu saja mencederai rasa keadilan, bahkan juga menyalahi UU sisdiknas, dimana putusan MK memperkuat soal kewajiban pemerintah memberikan bantuan kepada institusi Pendidikan berbasis masyarakat," urai politisi PKS ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji materi pasal 55 Ayat (4) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang berbunyi lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah, telah dikabulkan. Berdasarkan amar Putusan MK RI No 58/PUU-VIII/2010 tersebut, kata dapat dalam beleid tersebut diubah menjadi wajib.

Terlebih, Fikri menambahkan, sudah banyak keluhan pihak sekolah & juga kampus swasta yang ikut merasakan dampak pandemi covid-19 secara luar biasa. "Selain berkurangnya murid dan mahasiswa yang mendaftar di tahun ajaran baru, juga berkurangnya kemampuan siswa/ mahasiswa dalam membayar SPP dan uang kuliah," cetus Fikri.

Persoalan itu mengancam keberadaan sekolah dan kampus swasta, karena ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, sudah kehilangan kemampuan membiayai operasional harian, dan sekarang terancam tidak dapat peserta didik.

Saya khawatir gelombang pandemi akan diikuti dengan gelombang krisis pendidikan karena penutupan banyak sekolah dan kampus swasta," ucap Fikri.

Masalah tersebut, lanjut Fikri sudah terjadi di banyak daerah, baik institusi Pendidikan reguler di bawah kemendikbud, maupun kemenag. "Karenanya, DPR meminta pemerintah agar menambah dan memperluas alokasi bantuan bagi swasta dalam berbagai skema, baik berupa BOS, BOP PAUD, BOP pendidikan kesetaraan dan inklusi, serta PP-PTS," tutupnya.***


wwwwww